JAKARTA, BERNAS.ID – Aliansi Mahasiswa Peduli Telkom (AMPT) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar dugaan korupsi dalam tubuh PT Telkom Indonesia, khususnya terkait investasi MDI Ventures ke startup TaniHub yang kini bangkrut.
Koordinator AMPT, Hasanudin, menyebut proyek investasi MDI Ventures di bawah kepemimpinan Donald Wihardja telah merugikan negara hingga Rp400 miliar. Ia menilai investasi tersebut asal-asalan, minim transparansi, dan sarat dengan praktik korupsi.
Baca Juga : KPK Sita 26 Kendaraan Kasus Korupsi Iklan BJB, Ini Rinciannya
“Ini bukan lagi soal bisnis gagal. Ini soal bagaimana uang negara dijadikan bancakan. Donald Wihardja harus ditangkap, dan Ririek Adriansyah sebagai Dirut Telkom harus dicopot. Ini bentuk tanggung jawab atas kerugian besar negara,” tegas Hasanudin.
AMPT juga menyoroti model bisnis TaniHub yang mengandalkan strategi “bakar uang” seperti diskon besar dan subsidi ongkir. Di atas kertas tampak menjanjikan, namun ternyata menyimpan tumpukan utang dan salah urus.
“Telkom kembali merugi karena buruknya tata kelola. Tapi Ririek Adriansyah diam saja, seperti pura-pura tak tahu. Padahal dia pemimpin tertinggi di Telkom,” ujarnya.
Baca Juga : Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Berpotensi Menguat, Ini Penyebabnya!
Atas kasus ini, AMPT menyampaikan lima tuntutan:
1. Audit investigatif seluruh dana investasi MDI Ventures dibuka ke publik.
2. KPK dan aparat hukum menyelidiki kerugian investasi TaniHub dan proyek lain MDI Ventures.
3. KPK menangkap Donald Wihardja dan memeriksa Dirut Telkom terkait kelalaian dalam investasi.
4. Menteri BUMN Erick Thohir segera mencopot Ririek Adriansyah dari jabatan Dirut Telkom.
5. Presiden Prabowo Subianto turun tangan melindungi Telkom dari tangan-tangan perusak.
Sebagai bentuk keseriusan, AMPT akan menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Telkom Indonesia dan Gedung KPK RI pada Rabu, 7 Mei 2025.
“Kami akan turun ke jalan. Kami tak akan diam melihat uang rakyat dijarah oleh orang-orang tak bertanggung jawab,” tutup Hasanudin. (DID)
