JAKARTA, BERNAS.ID – Fenomena nepo-preneurship atau kewirausahaan berbasis modal keluarga terus menjadi perbincangan publik, termasuk di Indonesia. Kepala Badan Vokasi dan Pelatihan KEIND Kamar Entrepreneur Indonesia, Cooky T. Adhikara, menilai isu ini perlu dipahami secara rasional, bukan semata diberi stigma negatif.
Menurut Cooky, nepo-preneurship berbeda dengan praktik nepotisme klasik. Ia menjelaskan, nepo-preneurship merujuk pada pendirian usaha baru oleh individu yang memanfaatkan sumber daya keluarga lintas generasi, mulai dari modal finansial, jaringan sosial, reputasi, hingga budaya bisnis.
“Ini bukan soal mengisi jabatan karena hubungan keluarga, tetapi soal akses awal terhadap sumber daya yang memang tidak simetris,” ujar Cooky.
Baca Juga : Cooky T. Adhikara: Arketipe Bukan Sekadar Branding, Tapi Fondasi Strategi Bisnis
Ia mencontohkan, anak keluarga pengusaha properti yang membuka usaha gym dan wellness, keluarga tambang yang berinvestasi di industri film, hingga anak pejabat yang merintis usaha kuliner atau coffee shop.
Ia menambahkan, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa modal keluarga dapat menurunkan risiko kegagalan usaha, mempercepat akses pendanaan, serta membuka pintu ke ekosistem bisnis elit, terutama pada fase awal startup.
Meski demikian, Cooky menegaskan bahwa keunggulan awal tersebut tidak menjamin keberhasilan jangka panjang. “Pasar memang menilai hasil, tetapi tidak semua pelaku usaha memulai dari garis start yang sama,” katanya.
Menurutnya, meritokrasi yang sehat bukan meniadakan privilese, melainkan memastikan keberlanjutan bisnis ditentukan oleh kinerja, inovasi, dan daya saing nyata.
Baca Juga : AI Bukan Sekadar Teknologi: Cooky T. Adhikara Tegaskan Urgensi Humanisme di Era Algoritma
Data empiris, lanjut Cooky, juga menunjukkan banyak bisnis berbasis privilese keluarga tetap gagal ketika tidak disertai kapasitas manajerial, inovasi, dan disiplin pasar. Bahkan, ketergantungan berlebihan pada lingkaran keluarga kerap menghambat inovasi dan mempersempit perspektif strategis.
Dari sisi kebijakan, Cooky memandang nepo-preneurship sebagai realitas struktural yang perlu dikelola. “Modal keluarga tidak bisa dihapus. Tantangannya adalah menciptakan mekanisme pemerataan agar wirausahawan non-privileged tetap memiliki akses yang adil,” ujarnya.
Salah satunya melalui skema kemitraan, berbagi jalur supply chain, dan akses sumber daya.
Di saat yang sama, ia mendorong para nepo-preneur untuk berorientasi global dan menjadi duta bisnis Indonesia dengan standar profesional yang tinggi.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa nepo-preneurship baru menjadi problem ketika ekosistem gagal membuka mobilitas bagi talenta di luar lingkaran privilese. “Keadilan bukan soal menghilangkan yang sudah punya, tetapi memperluas kesempatan bagi yang belum,” pungkasnya. (DID)
