JAKARTA, BERNAS.ID – Peneliti senior Merah Putih Strategic Institute (MPSI), Annas Fitrah Akbar, menegaskan bahwa kunci masa depan Tanah Papua tidak hanya terletak pada kekayaan alamnya, melainkan pada transformasi pola pikir (mindset) generasi muda dan pembersihan sistem tata kelola kebijakan.
Dalam diskusi strategis bersama mahasiswa di Jakarta, Annas mengungkapkan hasil riset MPSI yang menyoroti urgensi pembenahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah masifnya tantangan global. “Papua adalah pusat peradaban dengan lebih dari 400 bahasa daerah. Ini kekayaan yang jauh lebih berharga daripada emas. Namun, tantangan terbesarnya adalah sinkronisasi pemahaman lintas kelompok dan transparansi kebijakan,” tegas Annas.
Reformasi Sistem dan Inovasi Pendidikan
Annas mengkritisi adanya celah dalam implementasi kebijakan di lapangan yang sering kali terhambat oleh masalah sistemik. Ia mendorong agar peran pemuda sebagai agen kontrol sosial berdasarkan UU No. 40 Tahun 2009 diperkuat untuk memastikan kebijakan tepat sasaran.
Baca Juga : 4 Putra Putri Terbaik Papua Raih Gelar Doktor Hukum Universitas Borobudur
Sebagai solusi konkret, MPSI mengusulkan pendekatan pendidikan berbasis asrama (boarding school) di wilayah rawan konflik. Model ini dirancang untuk:
Memutus Mata Rantai Habituasi Negatif: Menjauhkan generasi muda dari pengaruh lingkungan yang kurang sehat.
Membentuk Disiplin Baja: Menanamkan karakter dan mentalitas unggul sejak dini.
Literasi Masa Depan: Memperkuat pemahaman keuangan (menabung & investasi) serta menjaga identitas budaya lokal.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Mahasiswa UKI sekaligus Pembina Ikatan Mahasiswa Cendrawasih (IMACE UKI), Arman Wakum, menekankan bahwa asrama adalah laboratorium integrasi. “Di asrama, perbedaan suku dan bahasa melebur menjadi satu kekuatan. Kami butuh sistem pendidikan satu komando agar mahasiswa Papua benar-benar membawa dampak nyata saat kembali ke daerah,” ujar Arman.
Sebagai puncak dari diskusi tersebut, Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Nusantara (KMPN) secara resmi membacakan “Deklarasi Papua Damai”. Pernyataan sikap ini merupakan manifestasi cinta anak-anak Tanah Papua terhadap tanah kelahiran dan komitmen terhadap kedaulatan NKRI.
Baca Juga : DPP PDIP Sambut Baik Wapres Gibran Berkantor Di Papua, Deddy : Semoga Lama Tak Cuma Datang Pergi
PERNYATAAN SIKAP KMPN:
Dukungan Penuh Pembangunan: Kami mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat akselerasi pembangunan dan pengembangan wilayah di seluruh Tanah Papua demi kesejahteraan masyarakat yang merata.
Audit & Penegakan Hukum Anggaran Daerah: Kami mendesak Pemerintah agar menindak tegas tanpa kompromi oknum pejabat daerah yang menyalahgunakan anggaran pembangunan. Penyelewengan anggaran adalah penghambat utama kemajuan rakyat Papua dan harus dihentikan.
Keadilan dan Penegakan Hukum HAM: Kami mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap segala bentuk pelanggaran HAM di Papua, baik yang dilakukan oleh kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) maupun oknum aparat yang tidak bertanggung jawab. Keadilan harus tegak di atas segalanya.
”Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai wujud cinta kami terhadap Tanah Papua dan komitmen abadi kami untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutup pernyataan tersebut.
