YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga 30 April 2026 menunjukkan capaian yang solid dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Hal tersebut menunjukkan peran penting APBN sebagai shock absorber perekonomian nasional maupun regional di tengah ketidakpastian global.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) mencatat sampai dengan akhir April 2026, realisasi Belanja Negara di DIY mencapai Rp6.213,39 miliar atau 31,79% dari pagu anggaran sebesar Rp19.544,41 miliar. Di sisi lain, Pendapatan Negara di DIY telah terealisasi sebesar Rp3.247,18 miliar atau 29,84% dari target yang ditetapkan.
Dari sisi Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3.117,87 miliar atau 27,38% dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp2.022,56 miliar atau 35,58% dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp753,08 miliar atau 21,32% dari pagu, dan Belanja Modal sebesar Rp342,23 miliar atau 15,78% dari pagu. Secara nominal, pertumbuhan belanja didorong terutama oleh peningkatan Belanja Modal yang tumbuh signifikan sebesar 392,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir April 2026 mencapai Rp3.095,52 miliar atau 37,95% dari alokasi sebesar Rp8.157,27 miliar. Penyaluran TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2.067,20 miliar, Dana Transfer Khusus sebesar Rp770,48 miliar, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp150 miliar, Dana Desa sebesar Rp78,43 miliar, dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp29,42 miliar.
“Penyaluran TKD menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti lewat keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).
Dari sisi Pendapatan Negara, penerimaan perpajakan di DIY sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp2.269,03 miliar atau 28,03% dari target. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp2.265,94 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp3,08 miliar.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyumbang utama pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan nominal sebesar 39,01% secara tahunan, diikuti Pajak Penghasilan (PPh) yang tumbuh 7,03%. Peningkatan penerimaan PPN dipengaruhi oleh mulai berjalannya kembali beberapa proyek nasional serta pengembalian mekanisme setoran instansi pemerintah ke daerah.
Selanjutnya, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir April 2026 mencapai Rp279,37 miliar atau 30,05% dari target. Penerimaan tersebut masih didominasi oleh penerimaan cukai sebesar Rp276,28 miliar, sedangkan penerimaan Bea Masuk mencapai Rp3,08 miliar. Pertumbuhan penerimaan cukai dipengaruhi oleh peningkatan pelunasan CK-1 Kredit serta adanya pemesanan etil alkohol.
Baca juga: Inflasi DIY pada Maret 2026 Relatif Terkendali
Lalu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp978,15 miliar atau 35,11% dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) terealisasi sebesar Rp808,54 miliar yang terutama didukung oleh pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan. Adapun PNBP lainnya mencapai Rp169,61 miliar.
Kinerja APBN tersebut diwujudkan pemerintah dalam pelaksanaan belanja tematik di DIY yang mencakup ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Tak terkecuali dengan hadirnya sejumlah Program Strategis Nasional yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Revitalisasi Sekolah serta program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Pemerintah terus memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah melalui optimalisasi APBN guna menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung keberlanjutan pembangunan di wilayah DIY di tengah dinamika perekonomian global yang terus berkembang,” tandas Juli Kesijanti. (den)
