GUNUNGKIDUL, BERNAS.ID – Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan 2019-2024 berlangsung lancar, Senin, (30/09/2019) di Gedung DPRD Gunungkidul. Endah Subekti Kuntariningsih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menorehkan sejarah dengan terpilih sebagai Ketua DPRD perempuan pertama di Gunungkidul.
Pelantikan pimpinan DPRD Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilaksanakan setelah turun Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 222/KEP/2019 tanggal 25 September 2019.
Tiga pimpinan lain yang mendampingi Endah yaitu Suharno dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Wiwik Widiastuti dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Heri Nugroho dari Partai Golkar.
Dalam sambutannya Endah berharap perempuan-perempuan di Gunungkidul kedepan dapat memimpin lebih baik serta menjadi inspirasi bagi perempuan di wilayah lain.
?Rasa cinta dan hormat paling utama kami sampaikan kepada ibu Sutinah Darsowinoto yang melahirkan dan mendukung saya, sehingga mengantarkan saya menjadi ketua DPRD perempuan pertama di Gnungkidul,? ujarnya.
Setelah rapat paripurna pengucapan sumpah janji, Endah akan segera menetapkan alat kelengkapan DPRD, seperti pembentukan Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta Badan Kehormatan sesuai aturan yang ada.
Sementara itu Bupati Gunungkidul, Hj. Badingah, S. Sos yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Pimpinan DPRD Gunungkidul periode 2019-2024. Badingah berharap Pimpinan DPRD terlantik dapat mengemban amanah dan bekerja penuh semangat sehingga memberikan yang terbaik untuk daerah serta masyarakat.
?Tugas unsur Pimpinan inilah yang nanti akan memegang peran strategis, karena itu harus didukung kemampuan, pengalaman dan komitmen yang kuat untuk mengkoordinasikan tugas DPRD,? terang Bupati.
Badingah menambahkan, dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) semakin komplek, sehingga menuntut kerja keras dan sinergi antara jajaran eksekutif dan legislatif.
?Visi pembangunan daerah yang disepakati menjadi prioritas dan harus mendapat dukungan intensif dari legislatif, terlebih saat ini sisa waktu kurang dari 2 tahun,? katanya. (sad/cdr)
