Bernas.id – Dengung pilkada serentak sudah mulai terdengar. Salah satunya adalah soal mahar politik. Kabar tudingan La Nyalla Mattalitti atas permintaan uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menuai kontroversi publik. La Nyalla diminta untuk menyerahkan dana saksi Rp 40 miliar di kisaran tanggal 20 Desember 2017 untuk maju dalam pilgub Jawa Timur. Namun, isu mahar politik ini dibantah oleh Ridwan Kamil yang tidak pernah menyerahkan mahar politik saat partai Gerindra mengusungnya pada pemilihan walikota Bandung silam.
Pada setiap pemilu, mahar politik nyaris selalu ada. Hal ini dikemukakan oleh komisioner KPU Ubaid Tanthowi pada kompas.com (12/1/2018). Beliau mengatakan bahwa mahar politis memang lazim terjadi akan tetapi mencederai nilai demokrasi. Ungkapan ini hampir sama dengan Wakil DPR RI Fahri Hamzah pada acara ILC 16 Januari 2017.
?Mahar ini sebetulnya adalah satu keterpaksaan yang tidak mungkin dihindari dalam sistem politik seperti sekarang. Kalau ada partai mengatakan tidak ada (mahar) itu bohong itu. Itu kita sebenarnya membohongi diri sendiri,? ujarnya dalam acara yang dikomando Karni Ilyas itu.
Dia mengatakan seharusnya negara berani membiayai mahar politik sehingga kontestasi dalam partai politik mulai diselenggarakan. Selama ini, partai tidak berani mencalonkan kadernya karena tidak ada satupun dari kadernya itu berani membiayai ?mahar? politik. Padahal calon tersebut memiliki kemampuan dalam memajukan wilayah atau daerahnya namun tidak mampu bersaing dikarenakan biaya yang terlalu besar.
?Dari pemilihan presiden sampai kepala desa uang-uang ilegal tidak bisa dihindari. Karena kita terjebak dalam sistem. Kita semua jadi korban sistem yang terus berulang-ulang.?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa setelah menang pemilu dengan biaya sendiri pasti akan ada ?balik modal?. Tapi, jika kalah apa yang terjadi? Tentunya bisa bangkrut dan jatuh miskin. Pemikiran balik modal inilah yang bisa jadi pemicu untuk melakukan tindakan korupsi. Fahri Hamzah mengaku saat dirinya menjadi anggota DPR telah menginterupsi menteri keuangan sebanyak empat kali agar berani menegaskan sikap tentang pembiayaan politik.
Beliau berharap bahwa pembiayaan politik dapat diukur dan dihitung oleh negara sehingga saat seseorang hendak masuk ke dalam politik dapat dilihat kredibilitas, pemikiran dan keinginan untuk membantu masyarakat.
?Marilah kita bongkar akar persoalannya dan saya kira kita harus optimis. Otak kita cukup besar untuk menyelesaikan masalah ini,? pungkasnya pada diskusi ILC di malam Rabu itu (16/1/2018).
