BERNAS.ID – Indonesia hanya bisa mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country dalam waktu setahun.
Bank Dunia menurunkan kembali kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country pada 2020, berdasarkan laporan yang diperbarui setiap 1 Juli. Pendapatan nasional bruto per kapita pada 2020 tercatat hanya 3.870 dollar AS, sementara pada 2019 mencapai 4.050 dollar AS.
Kementerian Keuangan meyakini penurunan tersebut akibat dampak dari pandemi Covid-19. Seperti diketahui, hampir semua negara di dunia mengalami tekanan akibat wabah virus corona.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Sri Mulyani Ungkap Skenario Berat Pemulihan Ekonomi
Tapi benarkah kondisi perekonomian Indonesia saat ini hanya dipengaruhi oleh pandemi?
Menurut Ekonom Senior Institute for Development of Economist and Finance (INDEF) Didin S. Damanhuri mengatakan perekonomian Indonesia sudah mengalami masalah, bahkan sebelum pandemi.
Dia berpendapat, masalah struktural yang membuat Indonesia tertinggal dan terancam dengan jebakan negara berpendapatan menengah. Salah satunya adalah tidak ada peta jalan untuk industrialisasi di era reformasi sehingga berdampak pada perekonomian hingga saat ini.
Kehadiran para rent seeker atau pemburu rente sebagai pelaku ekonomi lebih condong untuk mengakumulasi kapital tanpa melakukan upaya inovasi, teknologi, dan entrepreneurship.
“Sekarang ini pelaku ekonomi itu (rent seeker) dibiarkan menjadi pemain di pasar modal, kemudian main lobi untuk dilindungi bisnisnya agar tetap mengakumulasi kapital,” katanya dalam Diskusi Publik bertajuk Pandemi Tak Tuntas, Indonesia Turun Kelas, Selasa (13/7/2019).
Masalah selanjutnya adalah struktur politik dalam negeri. Setiap penyelenggaraan acara besar politik seperti pemilihan presiden dan kepala daerah selalu dibiayai oleh rent seeker.
Keberadaan mereka dalam event politik menimbulkan terjadinya oligarki baik bisnis, ekonomi, dan politik. Hal tersebut bisa mengganggu keseriusan pelaku ekonomi lain dalam industrialisasi, merebut teknologi, dan pengembangan kewirausahaan.
“Ini yang menghalangi Indonesia akan sulit merebut teknologi dengan kapasitas inovasi dan entrepreneurship,” ujarnya.
Berikutnya terkait masalah ketimpangan. Saat ini orang-orang yang masuk golongan sangat kaya dan super kaya malah mengalami peningkatan kekayaan.
Baca Juga: Pakar Ekonomi: Pemerintah Perlu Antisipasi PHK Massal Akibat PPKM Darurat
Sementara masyarakat ekonomi ke bawah terus mengalami penurunan pendapatan. Didin menyebutkan, sebuah studi bahkan menunjukkan daya beli mereka menurun 70%.
“Boleh saja pertumbuhan ekonomi bisa 5%, tapi ketimpangan makin besar,” tuturnya.
“Industri tidak terjangkau kemajuannya baik teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, entrepreneurship, dan sumbangannya mengatasi ketimpangan,” imbuhnya.
Reformasi Politik dan Ekonomi
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membalikkan keadaan Indonesia saat ini. Hal itu bisa dimulai dengan melakukan revisi undang-undang terkait politik.
Sementara secara ekonomi, menurut Didin, Indonesia juga butuh reformasi berupa ketegasan pemerintah agar pelaku bisnis fokus pada industrialisasi, bukan pada sistem politik.
“Misalnya partai dibiayai APBN sehingga tidak ada sumbanagan dari pelaku bisnis. Pelaku bisnis fokus pada hilirisasi industrialisasi dengan merebut teknologi dan bangkitnya entrepreneurship,” ucapnya.
Dia menilai ide partai politik dibiayai oleh APBN tidak akan membebankan. Apabila hanya 7 partai yang masuk parliamentary threshold, maka biayanya masih memadai. Jumlahnya juga tidak sebanding dengan kerugian negara akibat dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai Rp20 triliun.
Baca Juga: Upaya Pemulihan Ekonomi Bisa Terhambat oleh Lonjakan Kasus Covid-19
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyiapkan peta jalan sehingga kemajuan dari industrialisasi bisa dievaluasi dari waktu ke waktu.
Reformasi bersama secara politik dan ekonomi bisa mengejar kembali ketertinggalan dan menghindari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.
Middle income trap adalah stagnasi pertumbuhan suatu negara yang berada di status pendapatan menengah sehingga gagal untuk menjadi negara berpendapatan tinggi.
