JAKARTA, HarianBernas.com – Terkuaknya rekaman “papa minta saham” yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto dan petinggi Freeport berbuntut polemik yang makin memanas. Meski tidak secara langsung meminta Setya Novanto untuk segera mengundurkan diri, namun Fraksi Nasdem di DPR RI menilai, di banyak negara pejabat publik yang dianggap melanggar asas etika biasanya segera mengundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawaban moral atas perbuatannya, meski belum ada keputusan final. Namun, pejabat yang mengundurkan diri di Indonesia bisa dianggap sebagai pengakuan bersalah atas perbuatannya.
Karena itu, Fraksi Nasdem di DPR RI masih menunggu hasil putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas kasus Novanto. “Kami sedang menunggu keputusan MKD. Dan bila MKD sudah mengambil keputusan maka kami akan mengambil langkah politik,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Jhonny G Plate, Kamis (19/11).
Baca juga: Sikap Terpuji Nabi Idris, Sosok yang Cerdas dan Kreatif pada Zamannya
Menurut wakil rakyat asal Manggarai, Flores, NTT ini, fraksinya menunggu putusan MKD terkait dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto. Bila keputusan MKD terbukti ada pelanggaran etika yang serius maka tentu fraksi akan mengambil langkah politik yang tegas. Menurut Plate, sikap tegas tersebut termasuk perubahan komposisi pimpinan di lembaga DPR RI. Karena itu, langkah MKD perlu dikawal agar sesuai dengan UU MD3 dan bekerja berdasarkan dokumen yang diterima.
Menurut dia, pihaknya mendorong agar DPR juga punya standar Good Parlementary Governance (GPG) bukan saja Good Goverment Governance (GGG). Penerapan UU MD3 dan Tatib DPR harus lebih tegas dan dijauhkan dari tekanan politik atau politisasi apalagi masalah ini terkait dengan standar etika parlemen.
Sehari sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Said Didu menyerahkan bukti rekaman percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya dengan petinggi PT Freeport Indonesia dalam bentuk flashdisk. “Mewakili Kementerian ESDM, kami akan menyerahkan rekaman original yang kami terima dari sumbernya menyusul transkrip dari Menteri ESDM (Sudirman Said),” kata Said di ruang Pimpinan MKD, Jakarta, Rabu (18/11) lalu.
Baca juga: Inilah 7 Daftar Aplikasi Investasi Resmi Versi OJK
Dia mengaku ditugaskan Menteri ESDM untuk menyerahkan bukti rekaman tersebut dalam amplop tertutup. Menurut
Said, Menteri ESDM terus memonitor meski yang bersangkutan sedang berada di luar negeri. “Masalah teknis saja mendapatkan dan meyakinkan bahwa itu benar-benar rekaman yang dimaksud,” kata Said.
Menurut Said, penyerahan bukti rekaman itu tak ada maksud untuk menarget orang-perorang tapi ingin membuktikan bahwa banyak orang yang suka menjanjikan bisa membantu proyek-proyek tertentu. Karena itu, pihaknya memberikan bukti rekaman itu kepada MKD karena menyangkut persoalan etik anggota DPR.
Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi (kanan) disaksikan Staf khusus Menteri ESDM Said Didu (tengah) menyerahkan bukti rekaman percakapan kepada Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Junimart Girsang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Baca juga: Inilah 99 Asmaul Husna Beserta Artinya Bahasa Indonesia Lengkap
