Oleh : Kristoforus Bagas Romualdi
Jogja, HarianBernas.com – Bagi negara yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang tersiapkan dengan baik secara pendidikan maupun keterampilan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada penghujung tahun 2015 menjadi kesempatan untuk melakukan ekspansi tenaga kerja ke negara ASEAN lainnya.
Sebaliknya, bagi negara yang memiliki SDM tanpa kompetensi yang unggul, MEA justru akan menjadi masalah tersendiri dimana bukan hanya karena negara tersebut tidak dapat mengirim sumber daya manusianya untuk bekerja di negara ASEAN lainnya, lebih dari itu timbul kemungkinan bahwa negara tersebut akan kebanjiran tenaga kerja asing yang jauh lebih mumpuni dari SDM yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Sudahkah pendidikan dan tenaga kerja profesional berjalan sesuai dengan kualitas yang diharapkan dalam menghadapi MEA?
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2013 menyebutkan bahwa postur tenaga kerja Indonesia (TKI) dari total 110, 8 juta orang, 52 juta orang (46,93%) merupakan pekerja dengan latar belakang lulusan Sekolah Dasar ke bawah. Selanjutnya pekerja yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Pertama sebesar 20,5 juta orang (18,5%), pekerja lulusan Sekolah Menengah Atas sebesar 17,84 juta orang (16,1%). Jumlah paling rendah ditemui pada pekerja lulusan universitas dengan jumlah 7,57 juta orang (6,83%) dan lulusan diploma sejumlah 2,92 juta orang (2,63%).
Bila dibandingkan dengan Malaysia, pada tahun 2012 jumlah tenaga kerja Malaysia adalah 13,12 juta orang dengan postur sebesar 7,32 juta orang (55,79%) adalah lulusan sekolah menengah dan sejumlah 3,19 juta orang (24,37%) adalah lulusan universitas dan diploma (data dari Departmen of Statistics Malaysia). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang masuk dalam kategori skilled labour masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan negara lain dalam hal ini Malaysia.
Oleh karena itu, pengelolaan SDM menjadi penting terutama bagi pemerintahan saat ini karena dalam 5 sampai 15 tahun mendatang, Indonesia pun akan mengalami bonus demografi, dimana penduduk Indonesia akan didominasi oleh usia produktif, yaitu mencapai 70%. Sama seperti MEA, bonus demografi bagai pedang bermata dua. Satu sisi adalah berkah jika kita berhasil mengambil manfaatnya dan satu sisi lain adalah bencana apabila kualitas manusia Indonesia tidak disiapkan dengan baik (meminjam perkataan Presiden Joko Widodo saat berpidato di acara peringatan Hari Keluarga Nasional). Sederhananya, MEA dan bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia bisa menjadi ?multiplier effect? yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Maka dengan kondisi pendidikan sumber daya manusia Indonesia saat ini ditambah dengan potensi baik keuntungan maupun kerugian yang diperoleh dari MEA dan bonus demografi, pemerintah perlu memprioritaskan persiapan tenaga kerja dan pendidikan keterampilan sumber daya manusia Indonesia.
Persiapan tersebut antara lain yang pertama adalah meningkatkan jumlah sekolah kejuruan dan program pendidikan vokasional. Dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi, sekolah kejuruan dan pendidikan vokasional merupakan alternatif yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Selain lebih mudah diselenggarakan, juga menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Pendidikan keterampilan juga dapat diperoleh melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang hingga saat ini berjumlah 276 di Indonesia. Keterampilan kerja yang telah didapatkan dari pendidikan formal tersebut, juga perlu diperkaya dengan keterampilan berbahasa Inggris yang telah diakui dan dipakai secara internasional.
Yang kedua adalah perlunya penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi dan keterampilan kerja yang diakui secara regional maupun internasional. SKKNI memiliki peranan besar sebagai acuan dalam pengembangan program pendidikan, pelatihan dan acuan dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Selain itu, SKKNI pun dapat menjadi acuan dalam seleksi dan rekrutmen tenaga kerja, baik tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia maupun tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di kawasan ASEAN.
Yang ketiga dari segi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Saat ini, Serikat Buruh masih disibukkan dengan ajang demonstrasi menentang kebijakan penghapusan aturan pekerja asing wajib berbahasa Indonesia saat bekerja di Indonesia. Mereka pun masih sibuk berkutat dengan wacana pembatalan program MEA yang mana adalah mustahil terjadi mengingat MEA sudah pasti terjadi. Serikat Buruh masih belum bisa mengambil peran strategis dalam lembaga triparit bersama unsur pemerintah dan pengusaha.
Oleh karena itu, sangat penting mengenai adanya kerjasama antara Serikat Buruh, pengusaha, dan pemerintah untuk menciptakan hubungan yang bersifat mutualisme dengan mengedepankan sinergitas dan soliditas untuk sama ? sama memajukan perekonomian dan mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dalam menghadapi MEA.
Dan keempat atau yang terakhir adalah penanaman karakter dan juga rasa optimisme masyarakat untuk menghadapi MEA. Penanaman karakter bukan hanya agar masyarakat Indonesia memiliki daya juang untuk menjadi sumber daya manusia yang terbaik, melainkan juga untuk menanamkan semangat cinta negri dan bangsa. Semangat cinta negri dan bangsa ini yang akan mendorong daya saing tenaga kerja Indonesia ketika berhadapan dengan tenaga asing. Selain itu, perasaan cinta negri dan bangsa juga mendorong masyarakat Indonesia untuk mencintai dan menggunakan produk barang dan jasa dari dalam negri.
Satu hal yang perlu disiapkan dalam penanaman karakter atau yang disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai revolusi karakter dalam Nawacita ini adalah tenaga pengajar dan pendidik yang memadai dan juga telah dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah. Tujuannya agar disamping dapat memberikan ilmu pengetahuan, juga dapat memberikan paradigma bagaimana menggunakan pengetahuan dalam kehidupan sehari – hari dan dalam kehidupan bermasyarakat di era global dan dalam persiapan menghadapi MEA ini. ***
Kristoforus Bagas Romualdi, Mahasiswa FKIP Sejarah Universitas Sanata Dharma, Anggota PMKRI Cabang Yogyakarta.
