MAFIA MIGAS, HarianBernas.com–Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, sebagai warga negara Indonesia ia merasa malu bila presiden dan wakil presiden dikendalikan oleh mafia. Karena itu, proses hukum bagi mereka yang mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan bagian saham dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport harus dituntaskan sebagai bagian dari upaya memberantas mafia di negeri ini.
“Saya malu kalau Presiden dan Wakil Presiden dikendalikan oleh mafia,” kata Mahfud MD dalam sebuah acara talkshow dengan stasiun televisi swasta, Senin pagi.
Baca juga: Begini 3 Cara Membeli Saham Bagi Pemula dengan Mudah
Menurut Mahduf MD, dari segi kode etik atau etika profesi, Ketua DPR RI Setya Novanto sudah sangat jelas telah terbukti melanggar etika. Misalnya, ia mengajak pengusaha yang bukan wewenangnya untuk ikut membicarakan masalah perpanjangan kontrak PT Freeport dengan kompensasi sejumlah saham dan mengatasnamakan presiden dan wakil presiden. Selain itu, negosiasi soal perpanjangan kontrak dilakukan di luar kewenangan dia sebagai Ketua DPR RI dan dilakukan di luar prosedur dan mekanisme yang benar menurut hukum.
Karena itu, Mahfud MD menilai Setya Novanto secara etika sudah terbukti bersalah dan layak dihukum sesuai kesalahan itu. Sementara dari sisi hukum, menurut Guru Besar Fak Hukum UII ini, langkah Kejaksaan Agung untuk mulai melakukan penyidikan dengan memanggil Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan Menteri ESDM Sudirman Said sudah tepat. Karena kasus ini bukan sekadar pelanggaran etik dan tapi juga ada unsur pelanggaran hukum.
Sementara pakar politik Prof Ikrar Nusa Bakti mengingatkan anggota MKD untuk tidak main-main dalam menangani kasus ini. Jangan sampai MKD justru memutuskan Setya Novanto tidak bersalah. Karena dari rekaman yang diperdengarkan maupun keterangan Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin sudah sangat jelas secara etika Setya Novanto salah. “Mengajak pengusaha untuk melakukan negosasi saja sudah sangat salah,” kata Ikrar Nusa Bakti.
Pada Senin (7/12) ini, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kembali menggelar sidang. Kali ini MKD menghadirkan teradu Ketua DPR RI Setya Novanto untuk mendapatkan penjelasan terkait tuduhan pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk mendapatkan bagian saham dari perpanjangan PT Freeport. Salah satu anggota MKD Akbar Faizal menolak bila ada skenario sidang tertutup. Ia tetap menginginkan sidang terbuka seperti dua sidang sebelumnya.
Baca juga: Mengenal Trading Saham dan Cara Jitu Jadi Trader Handal
