JAKARTA, HarianBernas.com – Anggota Komisi XI Fraksi Partai NasDem, Jonny G Plate meminta kejelasan data Sri Mulyani karena menyebut adanya data fiktif jumlah guru yang tersertifikasi sehingga dilakukan pemangkasan, Rabu (31/8/16).
Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI terus mempertanyakan rencana Pemerintah memangkas anggaran sebesar Rp23,3 triliun untuk tunjangan profesi guru (TPG) dan pegawai negeri sipil daerah (TPG).
“Kita minta konfirmasi data itu karena Rp23 triliun itu tidak kecil. Apalagi pemangkasan karena data tidak akurat,” jelas Jonny, di Komplek Parlemen, Senayan.
Permasalahan ini sangat serius. Artinya, jika tahun ini ada over budget Rp23,3 triliun, tahun-tahun sebelumnya juga ada over budget yang sama. Artinya, perlu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Fraksi PPP, Elviana menyebut ada data yang berbeda yang disampaikan di Komisi X. “Saya minta penjelasan soal pemotongan tunjangan guru. Sesama DPR saja terjadi dua statement berbeda. di Komisi X bilang pelanggaran UU, sementara Komisi XI bilang data yang keliru,” ujar Elviana.
Data Kementerian Keuangan mencatat jumlah guru yang memperoleh tunjangan berkurang dari 1,3 juta menjadi 1,2 juta guru karena ada yang pensiun, mutasi menjadi pejabat struktural, dan meninggal. Sementara, pada 2015 lalu, ada tunjangan profesi guru di kas daerah sebesar Rp19,6 triliun, yang sudah dipakai untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran tunjangan pada tahun 2016.
