Yogyakarta, HarianBernas.com – Pemerintah daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didesak agar terus menjaga sikap pluralisme di Yogyakarta, Jumat (14/10).
“Pemda harus mengkondisikan agar praktik radikalisasi tak terjadi di DIY,” harap Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA, Peneliti Senior Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kampus Program Doktoral Studi Kebijakan UGM, Yogyakarta.
Dalam diskusi “Policy Corner? tersebut, Prof Muhadjir juga meminta Pemda DIY meningkatkan sikap antisipatifnya. Selain memang menjadi tugas pemda, para calon kepala daerah di pilkada tahun 2017, harus memasukkan dalam visi misi terkait menjaga stabilitas politik dan pluralisme di Jogja.
Alasannya, Jogja merupakan pusat pluralisme di Indonesia, terutamanya praktek-praktek toleransi umat beragama masyarakatnya. Perilaku politik yang mengatasnamakan agama seperti di DKI Jakarta, harus dihindari di Yogyakarta.
Prof Muhadjir menyebut setiap penduduk Indonesia mempunyai hak politik, baik untuk memilih atau dipilih apapun latar belakang sosialnya, etnis, dan sukunya. ?Itu prinsip saya dan prinsipnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”imbuhnya.
Mayoritas umat Islam adalah moderat dan tidak ingin melakukan hal-hal politis yang mengatasnamakan agama. Untuk itu, pemda dan calon kepala daerah harus memastikan berlangsungnya toleransi beragama di Yogyakarta.
