Yogyakarta, HarianBernas.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut masih banyak aparatur negara dan birokrat yang belum melaksanakan pelayanan publik dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan pelayanan publik,Kamis (6/10).
“Paradigma pelayanan publik di pemerintahan perlu diubah. Dari hanya melayani kepentingan negara menjadi pelayan masyarakat,” terang Sri Sultan dalam pembukaan Konferensi Internasional IAPA (Indonesian Association for Public Administration) di UGM, Yogyakarta.
Menurut Ngarso Dalem, banyak aparatur negara dan birokrat yang belum melaksanakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Untuk itu, perubahan paradigma pelayanan publik di tingkat pemerintahan, baik pusat dan daerah, mulai memperhatikan aspek aspirasi masyarakat melalui dinamika masyarakat digital. Terbuka untuk semua orang bukan segelintir orang.
Aspirasi masyarakat dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan, tapi perubahan pelayanan administrasi publik harus lebih fleksibel, ramping, terbuka, dan bersifat rasional. “Harus mampu melayani bukan dilayani,” imbuh Sri Sultan.
Pemerintah melalui aparatur negara sudah saatnya mengikuti dan merespons segala dinamika di masyarakat sehingga fungsi administrasi publik sebagai alat menyejahterahkan masyarakat dapat tercapai.
Untuk menyerap semua aspirasi masyarakat, pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Masyarakat dan pemerintah, saling bersinergi untuk mencapai hasil pembangunanan. ?Tanpa peran pemerintah, pembangunan tidak bisa teratur dan terarah,” tambahnya.
