HarianBernas.com – Tindakan tegas diambil oleh pemerintah Australia untuk menggalakkan program vaksinasi. New Scientist memberitakan kalau anak-anak Australia yang tidak mengikuti program vaksinasi akan dilarang mengikuti pendidikan taman kanak-kanak. Kebijakan dengan slogan no jab, no play (tidak ada suntikan, tidak boleh bermain) tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull sendiri.
Tingkat partisipasi vaksinasi Australia sebenarnya termasuk tinggi. Sekitar 93 persen anak-anak Australia dilaporkan sudah menerima vaksinasi standar untuk anak-anak. Vaksinasi untuk menanggulangi penyakit campak dan gondong termasuk dalam paket vaksinasi standar tersebut.
Namun pencapaian tersebut ternyata belum pemerintah Australia merasa puas. Pemerintah menginginkan supaya jumlah anak-anak yang menerima vaksin mencapai 95 persen. Tujuan utama diambilnya kebijakan tegas tersebut adalah untuk melindungi anak-anak yang masih belum cukup umur untuk menerima vaksinasi.
Nesha Hutchinson dari Aliansi Perawatan Anak-Anak Australia menduga kalau kebijakan ini bakal mendorong peningkatan angka imunisiasi. Namun ia juga mengkhawatirkan nasib anak-anak dari golongan kurang mampu yang tidak bisa mengikuti semua program vaksinasi karena masalah biaya. Menurut Hutchinson, kebijakan ini justru bakal mengurangi jumlah anak-anak Australia yang mendapatkan akses pendidikan usia dini.
Julie Leask dari Universitas Sydney bahkan memperingatkan kalau kebijakan tegas pemerintah malah berpotensi memperkuat gerakan anti vakinai di Australia. Leask berargumen kalau keputusan mengirimkan anak untuk menerima vaksinasi adalah hak setiap individu dan mengharuskan setiap orang tua mengirimkan anaknya untuk divaksinasi bisa dianggap sebagai pelanggaran hak warga sipil.
