Jakarta, Bernas.id-Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) mengaku tengah fokus dalam menyelesaikan pengadaan barang dan jasa yang masih belum terwujud di tengah sisa waktu yang ada.
Menurut Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa INASGOC, Laksamana Madya TNI Listiyanto kinerja timnya saat ini diakuinya bisa leluasa untuk berkoordinasi dengan pihak mana pun soal pengadaan barang dan jasa, karena INASGOC diberi keleluasaan untuk mengurus pengadaannya sendiri dan berada di luar Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa negara, sehingga keleluasaan INASGOC tersebut sudah diatur juga dalam Perpres No. 48 Tahun 2017, tentang penyelenggaraan Asian Games 2018.
“Ada Perpres bahwa pelaksanaan pengadaan di INASGOC dikecualikan dari pengadaan barang dan jasa biasanya. Kalau biasanya pengadaan biasa ada di Perpres No.54 Tahun 2010. Tapi, INASGOC boleh mengurusi pengadaannya sendiri,” ujar Listiyanto di Jakarta.
Untuk itulah dirinya mengaku INASGOC akan bekerja sesuai koridor peraturan dan ketentuan yang ditetapkan, serta tidak akan membuat pengadaan barang atau jasa yang bersifat fiktif, serta melakukan manipulasi, karena masalah ini sensitif serta menyangkut keuangan.
“Tim dari pengadaan barang atau jasa INASGOC tidak melayani apa pun manipulasi atau pengadaan fiktif, termasuk gratifikasi apa pun. Saya berharap mendapat kepercayaan dari semua pihak. Di sini tidak ada titipan, pengadaan fiktif, dan manipulasi dan kepentingan apa pun, apalagi pemerintah sudah memfasilitasi. Hampir seluruh kementerian dan lembaga, sudah diinstruksikan untuk membantu kami,? jelas Listiyanto.
Terkait pengawasan proses kerja tim pengadaan barang dan jasa INASGOC, Listiyanto memastikan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan BPK dalam setiap proses pelaksanaan transaksi keuangan yang dilakukan.
?Karena, ini hajatan nasional. Soal BPK, saat ini sudah ada di kantor kami. Jadi tidak perlu repot lagi berkoordinasi. Saya sudah laporkan juga semuanya, agar ini jadi concern bersama. Kami juga diberikan akses kepada siapa pun untuk berkoordinasi, Kementrian Keuangan termasuk BPK,” tuturnya.
Namun Listiyanto memastikan hingga saat ini ada keterlambatan dalam penyerapan dana yang dipersiapkan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dimana baru 14 persen dari Rp. 2 triliun yang dipersiapkan untuk tahun 2017.
?Sejauh ini kami baru menyerap 14 persen dari Rp. 2 triliaun yang dipersiapkan dari anggaran tahun 2017, lambatnya penyerapan ini karena kami baru memulai bulan ini, seharusnya dilakukan tahun lalu. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah INASGOC sehingga bersama Kementrian Keuangan dan BPKP bisa menyelesaikan,?tambahnya.
