Bernas.id – Sudah seratus hari atau tiga bulan lebih Anies dan Sandi memimpin ibukota negara Republik Indonesia. Sebagian janji-janji kampanye telah dijalankan. Mulai dari memperbolehkan kawasan monas untuk kegiatan keagamaan, budaya dan seni, menutup alexis hingga peletakkan batu pertama rumah DP 0 persen sudah mulai terlihat kejelasannya. Pada tiga bulan ini kebijakan Anies-Sandi tidak luput dari kontroversi.
Sebut saja salah satu contohnya adalah penutupan alexis yang kian didengungkan selama kampanye. Terbukti baru satu minggu menjabat sebagai gubernur ibukota Republik Indonesia, Anies Baswedan tidak meneruskan izin operasi tempat griya pijat dan hotel Alexis. Pada Selasa (14/11/2017) Gubernur Anies Baswedan menjelaskan bahwa dia ingin menghadirkan standar moral yang tinggi di ibukota. Keputusan ini menjadi ramai dalam berbagai perbincangan. “Kalau yang terkait (manajemen Alexis) diterima, kenapa yang lain tidak menerima?” ucap Anies pada kompas.com
Tak hanya itu saja, pemberian lapak resmi untuk PKL di Tanah Abang yang sangat disayangkan oleh ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. “Tanah abang itu kan ikonnya Indonesia, ikonnya presiden. Presiden itu tamu-tamu negara diajak ke situ loh. Ini kebanggaan presiden, tapi sayang sekarang kebijakannya gitu” pungkasnya pada liputan6.com (23/1/2018). Di sisi lain banyak warga menyambut antusias kebijakan ini karena menguntungkan pedagang dan memudahkan pejalan kaki.
Sudah menjadi tugas gubernur dan wakilnya untuk saling melengkapi. Dengan pengalaman dalam bidang bisnis yang cukup sukses, melalui program OK OCE wakil gubernur Sandiaga Uno menargetkan dalam satu tahun akan ada 50 sampai 70 pelatihan. “Kami sejak awal sekali, menyatakan bahwa Pemprov DKI tidak memberikan permodalan. OK OCE tidak memberikan permodalan, tetapi memfasilitasi bekerja sama dengan lembaga pembiayaan.” kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/1/2018).
Salah satu kebijakan Anies-Sandi yang dianggap positif oleh fraksi PPP Riano Ahmad yakni Ok Otrip. Menurutnya kebijakan itu memang diperlukan di tengah perkembangan teknologi sekarang ini. Selain itu, program Ok Otrip menguntungkan bagi supir angkot dan membuat warga semakin nyaman untuk menggunakan transportasi umum.
“Artinya begini, setiap kebijakan Anies-Sandi kita lihat dulu sejauh mana. Jangan belum diputuskan, belum dilaksanakan sudah underestimate dulu. Kan pasti ada kajian dan pertimbangan akademisnya.” ujar Riano Ahmad pada detik.com (24/1/2018).
Kebijakan tiap pemerintahan pasti telah melalui banyak proses sebelum dilaksanakan. Harapannya tentu saja kebijakan itu tidak hanya menguntungkan sebagian masyarakat saja. Namun dapat dirasakan masyarakat kecil pula. Seratus hari bekerja memang tidak dapat dijadikan acuan karena masih banyak PR yang mesti diselesaikan. Setidaknya, ada semangat untuk bekerja lebih giat dalam menumbuhkan sektor pendidikan dan meningkatkan lapangan pekerjaan.
