Jokowi Bisa Keluarkan Perpu Di Tengah Hiruk Pikuk Revisi UU KPK

JAKARTA,BERNAS.ID – Waketum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mempertanyakan, Presiden Joko Widodo apakah menginginkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, dan mentalnya sudah direvolusi untuk melawan Korupsi di Indonesia yang telah menyebabkan kemiskinan.

Korupsi di Indonesia selama ini kata Arief, menyebabkan biaya ekonomi tinggi, sehingga semua investasi di Indonesia tidak bisa menghasilkan produk-produk yang bermutu serta bisa bersaing, yang berakibat Ekspor produk produk Industri Indonesia selalu lebih rendah nilainya. Jumlah import dimana dikeluhkan Joko Widodo akibat neraca perdagangan selalu defisit.

“Akibat Korupsi selama ini selalu Pemerintah menyalahkan komponen upah buruh yang dianggap tidak kompetitif alias  mahal padahal kesejahteraan buruh sudah makin menurun selama ini,” ungkap Arief dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (17/9/2019).

Arief memastikan, apakah Joko Widodo berani dan punya mental membatalkan UU KPK yang telah direvisi dengan mengeluarkan PERPU seperti saat Presiden SBY mengeluarkan PERPU tentang UU Pemilukada, yang mana pilkada dilakukan secara tidak langsung alias dipilih DPRD.

“Dasar Perpu SBY tentang pilkada saat itu karena mayoritas masyarakat, menolak pilkada tidak langsung dan melawan sistim demokrasi yang sedang berjalan,” terangnya.

Nah dengan dasar yang sama Joko Widodo bisa mengeluarkan PERPU untuk UU KPK walau sudah direvisi, dengan alasan bahwa mengingat Korupsi diera Joko Widodo makin merajalela. Dan sebagai komitmen Reformasi 98 serta desakan mayoritas masyarakat Indonesia.

“Sekarang tinggal berpulang pada keberanian Joko Widodo saja apakah dia berani, keluar dari tekanan parpol dan para pengusaha korup,” tegasnya.

“Jika dia tidak berani maka Kita Akan konsolidasikan semua jaringan Serikat Pekerja untuk mogok nasional melawan Revisi UU KPK,” pungkasnya. (ren)