JAKARTA, BERNAS.ID – Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menganggap semangat belajar para siswa akan turun jika Ujian Nasional (UN) ditiadakan di tahun 2021 seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.
Dengan tegas JK mengatakan, dirinya tidak mendukung rencanana Nadiem itu.
?Kalau tidak ada UN, semangat belajar akan turun. Itu pasti,? kata JK di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Bahkan, dampaknya lebih jauh, lanjut JK, generasi bisa bisa menjadi lemah dan tidak mau bekerja keras. Menurutnya, itu bisa saja terjadi andai UN benar-benar ditiadakan.
?Generasi kita jadi tidak mau kerja keras, tidak mau tegas bahwa mereka lulus atau tidak. Akan menciptakan generasi muda yang lembek,? ujarnya.
JK menyarankan sebaiknya rencana menghapus UN ditunda. Dia berharap Menteri Nadiem mengurungkan niatnya untuk meninadakan UN pada 2021.
Politisi senior Partai Golkar ini menyebut peniadaan UN juga bisa berdampak pada penurunan mutu pendidikan nasional. Dia merujuk pada riset oleh Organisasi Kerjasama dan Pembangunan (OECD) yang dilakukan Programmefot International Student Assessment (PISA).
Ungkapnya, peringkat kualitas pendidikan Indonesia turun pada 2018 karena UN sudah tidak jadi penentu kelulusan. Berbeda pada tahun 2015.
Jika UN benar-benar dihapuskan, JK mengatakan, akan lazim jika peringkat kualitas pendidikan Indonesia semakin menurun.
?Kenapa PISA menerangkan bahwa tahun 2018 peringkat Indonesia turun? Apa yang terjadi antara 2015 sampai 2018? Itu karena UN pada waktu itu tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Akhirnya semangat belajar generasi muda kita berkurang,? pungkasnya.
Sebelumnya, di Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12), Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pelaksanaan UN akan ditiadakan mulai 2021, dan akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.
?Untuk 2020 UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi, bagi banyak orangtua yang sudah imvestasi buat anak-anaknya belajar agar mendapatkan angka terbaik di UN, silakan dilanjutkan. Tapi ini terakhir format UN seperti sekarang diselenggarakan,? kata Nadiem Makarim.
Nadiem menyebut ada beberapa masalah pada format UN saat ini sehingga menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua.
Disebutkan Nadiem, keputusan untuk mengganti format UN ini berdasarkan survei dan diskusi dengan orangtua, siswa, guru, hingga kepala sekolah. Hasilnya, materi UN dinilai terlalu padat sehingga fokusnya justru mengajarkan materi dan menghafal materi, bukan terkait kompetensi pelajaran.
Selain itu, disebutnya, UN hanya menilai satu aspek saja, yaitu kognitif.
?Belum menyentuh karakter siswa secara lebih holistic,? jelas Nadiem.
Oleh sebab itu, dia mengambil keputusan untuk mengubah format UN menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. (sbh)
