JAKARTA, BERNAS.ID – Salah satu agenda pembangunan Presiden Jokowi saat ini adalah menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Upaya tersebut bisa dicapai melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan literasi. Hingga 2019, telah ada 334 perpustakaan desa/kelurahan yang merasakan dampak positif dari paradigma baru perpustakaan.
Dalam keterangan tertulisnya yang diterima pagi ini, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan prioritas pembangunan manusia yang unggul menjadi perhatian presiden. Transformasi perpustakaan telah mengubah wajah perpustakaan umum.
“Tempat yang kian nyaman, koneksi internet yang cepat, ditambah ketersediaan koleksi yang tepat guna, merupakan deretan hal positif yang telah mengubah citra dan paradigma perpustakaan menjadi kekinian. Bahkan, di banyak daerah perpustakaan sudah menjadi motor penggerak pada ragam aktivitas masyarakat. Kuncinya ada pada komitmen, sinergitas, dan kolaborasi semua pihak,” kata Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando di hadapan ribuan peserta Peer Learning Meeting nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Surabaya, Selasa malam, (3/12/2019)
Dijelaskannya, revolusi Industri 4.0 selalu mengedepankan teknologi. Artinya disini diperlukan penguasaan literasi. Literasi mempunyai empat tahapan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide, gagasan, dan kreativitas baru. Dan keempat kemampuan menciptakan barang dan jasa.
“Menjamurnya produk-produk luar negeri, seperti dari negara Jepang atau Korea Selatan seolah membuktikan bahwa industri di Indonesia masih sebatas home industri. “Ini dikarenakan karena mayoritas masyarakat bukan lulusan perguruan tinggi. Hanya 10 persen penduduk Indonesia yang mengenyam bangku kuliah,” ungkap Syarif Bando.
Masih sedikitnya angka masyarakat yang menjadi sarjana justru menurut Kepala Perpusnas, menjadi tantangan bahwa perguruan tinggi diminta tidak hanya sekedar bagi-bagi sertifikat melainkan manusia yang berdaya saing. “Perusahan lebih membutuhkan tenaga kerja dibanding deretan gelar,” imbuh Kepala Perpusnas. (van)
