BERNAS.ID. Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Pemerhati Sumut-Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden di jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (26 Agustus 2020). Aksi massa ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan dari Kementerian Agama RI (Kemenag) yang dinilai menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.
Dalam orasinya, koordinator massa aksi, Fery Silabam, mengatakan bahwa problem ini harus diselesaikan dengan secepatnya, bila perlu Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus ikut serta dalam mengevaluasi hal tersebut. Menurutnya, Kepala Biro Kepegawaian Kemenag harus segera diganti karena diduga besar tidak menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.
“Kita melihat bahwa Kemenag RI pada hari ini gaduh dan menimbulkan banyak kontra sehingga mengakibatkan rusaknya kepercayaan publik. Dugaan keikutsertaan Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI dalam kasus suap yang melibatkan Romahurmuziy dan dugaan kuat bahwa banyak hak-hak pegawai di Kemenag RI yang diabaikan. Hal ini harus menjadi pertimbangan serius bagi Menteri Agama yang dalam hal ini adalah Fachrul Razi,” tegas Fery dihadapan massa.
Menurut Fery, di internal Kemenag, tepatnya yang memegang jabatan sebagai Kepala Biro Kepegawaian telah melangggar misi dari Kemenag itu sendiri yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
“Presiden RI harus ikut serta meninjau secara langsung segala problematika yang ada di Kemenag RI agar kasus pelanggaran hukum tidak terjadi lagi dan menteri agama sendiri beserta bawahannya dapat memberikan kebijakan sesuai dengan cita-cita masyarakat Indonesia”, lanjutnya.
Kementerian agama, lanjut Feri, adalah kementerian yang bertugas membantu menyelenggarakan agenda pemerintahan dalam bidang agama. “Nyatanya yang kita lihat hari ini Kementerian Agama telah lumpuh dan gaduh. Maka kami menilai bahwasanya Menteri Agama (Fachrul Razi) gagal dalam mejalankan tugasnya dengan baik”, sambungnya.
Aksi unjuk rasa ini mengeluarkan tuntutan, di antaranya :
1. Meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kementerian Agama RI karena dinilai tidak mampu menjalankan visi dan misi dari Presiden Jokowi,
2. Meminta kepada Menteri Agama RI (Fachrul Razi) untuk Memecat Kepala Biro Kepegawaian Kemenag RI (Dr. H. Saefudin, M.Ed.)
3. Mengevaluasi Kepala biro Kepegawaian Kemenag RI (Dr. H. Saefudin, M.Ed.) karena dengan secara sengaja telah merugikan banyak hak-hak Pegawai Kemenag RI.
“Kami menduga ada keterlibatan kuat Saefudin dalam kasus suap yang melibatkan Romahurmuziy,” ungkap Fery.
Hal senada juga di sampaikan Adlin Panjaitan, Mahasiswa Pascasarjana Jayabaya. Ia meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Kemenag RI.
“Kami melihat di Kemenag ini sudah terlihat seperti lumpuh, belum lagi terkait dengan banyaknya pernyataan yang menimbulkan kontra di tengah masyarakat. Selain itu, Kepala Biro Kepegawaian kami duga telah merugikan hak-hak pegawai di lingkungan Kemenag. Untuk itu, kami meminta Pak Presiden harus turun tangan, karena ini berhubungan dengan agama. Intinya kami meminta agar segera mengevaluasi Kemenag RI dan mencopot Kepala Biro Kepegawaian”, ucap Adlin.
Aksi massa ini dikabarkan akan terus berlanjut di waktu yang akan datang hingga tuntutan massa didengar dan diperhatikan oleh Menteri Agama dan Presiden Jokowi. (fo)
