JAKARTA, BERNAS.ID – Wakil Presiden Ma?ruf Amin meminta kepala daerah Kabupaten/Kota tidak melonggarkan upaya percepatan pencegahan stunting ditengah pandemi virus corona ( Covid-19). Berbagai program dan kegiatan yang diperlukan untuk pencegahan stunting harus tetap dilakukan guna mencapai target penurunan prevalensi stunting hingga 14 % pada 2024 mendatang.
?Jangan sampai, masa pandemic Covid 19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan,? kata Wapres saat pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pencegahan Stunting secara virtual di Jakarta, Rabu (21/10).
Rakortek Nasional tersebut dihadiri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, 34 Gubernur Se-Indonesia, dan 103 Kepala Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota prioritas stunting tahun 2021.
Wapres menyebut, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada masa pandemic Covid 19 ini, jumlah kunjungan ke Posyandu mengalami penurunan yang tajam. Kondisi ini, kata Wapres tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Wapres mengungkapkan, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya-upaya inovatif untuk memastikan layanan yang diperlukan masyarakat tetap tersedia. Posyandu harus tetap dijalankan namun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama,? terangnya.
Menurut Wapres, dengan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan seluruh sumberdaya dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting.
Target penurunan stunting hingga 14 persen yang dicanangkan pemerintah pusat harus dicapai melalui konvergensi antar program dan pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah.
?Pada tahun 2019, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dilakukan oleh Kemenkes, 27,7% Balita Indonesia mengalami stunting. Ini artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, yang kemudian menjadikannya stunting,? paparnya.
Kondisi ini, lanjut Wapres, sangatlah memprihatinkan, karena dampak stunting yang akan mempengaruhi kualitas masa depan generasi penerus bangsa. Anak-anak yang stunting akan mempunyai kemampuan kognitif yang lebih rendah, rentan terhadap penyakit tidak menular dan ketika dewasa mempunyai produktifitas yang lebih rendah. Hal ini tentu saja dalam jangka panjang akan merugikan Indonesia sebagai Bangsa dan Negara.
Wapres menambahkan, konvergensi dalam pencegahan stunting harus diwujudkan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat Desa. Langkah awal untuk menciptakan konvergensi adalah perlunya dilakukan analisis situasi dan pemetaan program yang selama ini ada di Kabupaten/Kota dan Desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan Persoalan stunting menjadi tantangan dalam pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas, mengingat angka kasus stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 27,67 persen.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menargetkan angka stunting pada 2024 turun hingga 14 persen. Oleh karena itu perlu langkah di luar kebiasaan atau extraordinary untuk mencapai target yang ambisius itu.
Menyambung Menko PMK, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan manusia adalah aset paling penting bagi suatu negara. Dan persoalan stunting bukan persoalan ibu dari anak-anak itu sendiri, namun merupakan persoalan multi dimensi. Oleh karena itu pemerintah harus bekerjasama baik antar kementerian lembaga maupun daerah.
?Pandemi Covid-19 tentu memberikan tambahan kepada Indonesia tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, saya berharap dalam kondisi dimana pandemi banyak sekali menyedot perhatian dan sumber daya kita, jangan pernah dilupakan investasi yang paling penting bagi Indonesia dan bagi generasi kedepan yaitu investasi untuk memperbaiki gizi anak-anak kita,? kata Sri Mulyani. (Ivan)
