JAKARTA, BERNAS.ID – Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) dan Dinas Hukum TNI Angkatan Laut (Diskumal) menggelar Webinar tentang rancangan Peraturan Presiden (Perpres) survei dan pemetaan hidrografi.
Kegiatan Webinar ini secara resmi dibuka oleh Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P. secara daring.
Tujuan digelarnya webinar ini untuk memperoleh masukan dari para pakar yang kompeten di bidang hidrografi dan mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan, khususnya aspek regulasi dan arti pentingnya penyusunan rancangan peraturan presiden tentang survei dan pemetaan hidro-oseanografi, guna penyempurnaan pokok-pokok pikiran dan pematangan draft rancangan Peraturan Presiden tentang Survei dan Pemetaan Hidrografi Nasional.
Seminar bertema “Survei Pemetaan Hidrografi Untuk Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Laut, dan Pembangunan Kelautan Nasional” ini menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Prof. Henry M. Manik, S.Pi., M.T., Ph.D. (Anggota Dewan Hidrografi Indonesia dan Guru Besar Akustik dan Instrumentasi FPIK IPB), Ir. Henki Angkasawan (Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Kemenhub), serta Bunyamin, S.H., M.H.(Direktur Harmonisasi PUU I Ditjen PP Kemenkumham).
Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Al (Kapushidrosal) Laksda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P. dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa Pushidrosal merupakan Lembaga Hidrografi Nasional Indonesia sekaligus sebagai wakil pemerintah RI di International Hydrographic Organization (IHO) yang mempunyai tugas dan peranan penting dalam menyediakan data dan informasi untuk mendukung keselamataan navigasi pelayaran.
“Tugas dan fungsi Pushidrosal ke depan semakin berat, baik berperan di tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional untuk dapat mewujudkan Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional dan pusat informasi geospasial kelautan terbaik di dunia, guna mendukung program pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya, Rabu (25/11/2020).
Lanjutnya, sehingga perlu perangkat hukum sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan hidrografi dan oseanografi, dalam rangka penyempurnaan pokok-pokok pikiran dan untuk mematangkan draft rancangan Peraturan Presiden tersebut perlu dilaksanakan seminar untuk mendapatkan masukan dari segala aspek yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan rancangan Perpres tersebut.
Sebelum kegiatan diskusi dimulai, Direktur Operasi Survei dan Pemetaan (Diropssurta) Pushidrosal Kolonel Laut (KH) Dr. Haris Djoko Nugroho, M.Si. memaparkan tentang Pushidrosal secara umum, yang meliputi tugas pokok, pencapaian-pencapaian yang telah diraih, maupun kiprah dan peran Pushidrosal dalam lingkup Nasional, regional, maupun internasional.
Kegiatan secara resmi ditutup oleh Kepala Dinas Hukum TNI AL (Kadiskumal) Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D.
Hadir dalam acara tersebut di antaranya Wakapushidrosal Laksamana Pertama Budi Purwanto, S.T., M.M., beserta segenap pejabat Utama Pushidrosal, perwakilan Kementerian /Lembaga terkait, organisasi kemaritiman, serta kalangan universitas. (cdr)
