YOGYAKARTA, BERNASTV – Pola pendekatan komunikasi dialogis untuk masyarakat Papua seperti yang pernah dilakukan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden Joko Widodo, demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan di tanah Papua.
Hal ini disampaikan oleh sekretaris Gugus Tugas Papua UGM, Dr. Gabriel Lele, SIP, M.Si. saat ditemui di ruang kerjanya di Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fakultas Fisipol UGM pada Senin sore (30/11/2020).
“Mengenai penyelenggaraan webinar tentang Papua yang diselenggarakan pada hari Sabtu kemarin dan melibatkan para pakar dari Australia, Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta, hampir semua pembicara sepakat bahwa referendum bukanlah solusi yang tepat untuk Papua,” katanya.
Webinar Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) 'Papua Strategic Policy Forum #8', digelar Sabtu (28/11/2020). Webinar yang dimulai pukul 15.00 WIB itu bertemakan, 'Building Sustainable Peace in Papua: Critical Recollection and Future Agenda'.
Gugus Tugas Papua UGM menunjuk Arie Ruhyanto, MSc dari University of Birmingham selaku moderator. Sedangkan para pembicaranya adalah; Prof. Richard Chauval dari University of Melbourne, Prof. David Henley dari Universiteit Laiden, Dr. Gabriel Lele dari UGM, dan Dr. Mikael Manufandu, MA selaku Papuan Senior Figure.
Lebih lanjut Gabriel menuturkan bahwa yang harus terus dilakukan adalah melakukan advokasi pada berbagai aspek seperti membangun masyarakat Papua secara lebih konkret dengan menyiapkan mereka untuk memasuki pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa secara khusus, mengirim guru kontrak ke Papua dan melakukan pendampingan pertanian.
“Untuk konteks yang lebih besar, kami melakukan advokasi agar momentum revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam waktu dekat harus dilakukan secara komprehensif dengan meninjau kembali kekeliruan skema Otsus sejak tahun 2001 hingga sekarang ini, walaupun memang sudah ada pencapaian,” ujarnya.
Masih menurutnya, dalam hal ini Gugus Tugas Papua UGM senantiasa mencoba memposisikan diri sebagai jembatan antara pemerintah pusat dengan Papua.
“Adapun beberapa hal yang didorong kepada pemerintah pusat ada tiga yaitu; meyakinkan akan pentingnya rekognisi secara substantif, pentingnya skema-skema afirmasi dan proteksi bagi orang asli Papua dan pentingnya akselerasi pembangunan,” pungkasnya.
