YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Bisnis startup digital di Indonesia semakin berkembang, bahkan sejumlah perusahaan rintisan meraup keuntungan di masa pandemi.
Bank Indonesia menyebutkan, aktivitas ekonomi keuangan digital naik lebih dari 20% di masa pandemi selama tahun lalu. Pada 2025, nilai transaksi digital diprediksi menembus angka senilai US$124 miliar atau sekitar Rp1.748 triliun.
Saking besarnya kesempatan merintis usaha digital, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sempat mewacanakan Startup Digital jadi mata kuliah wajib bagi generasi muda di tingkat perguruan tinggi.
Meski demikian, pernyataan tersebut dicabut dan kini berubah jadi bersifat opsional atau pilihan.
Wacana mata kuliah startup itu pun ditanggapi beragam ekspresi. Bernas.id menghubungi salah satu Co-Founder Sertiva.id, Saga Iqranegara, di Yogyakarta (19/5).
Sebagai informasi, Sertiva merupakan startup yang membantu organisasi dan lembaga pendidikan untuk menerbitkan sertifikat digital secara otomatis yang sah secara hukum dan mudah diverifikasi.
Secara umum, Saga mendukung wacana mata kuliah Startup Digital tersedia di kampus.
“Kalau dari saya sebetulnya, sangat mendukung. Sebetulnya ini bukan hal baru hanya berbeda bentuk saja. Kalau dulu kita mengenalnya (mata kuliah) kewirausahaan, yang dari zaman saya kuliah tahun 2000-an sudah menjadi salah satu mata kuliah wajib,” katanya.
Namun, dia mengatakan jika tidak semua kampus, terutama di Yogyakarta, siap dengan program tersebut. Apabila menjadi mata kuliah wajib, dia menyebutkan, tidak semua kampus di Kota Pelajar itu memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan mata kuliah Startup Digital.
Dia meyakini, mata kuliah tersebut juga bakal melibatkan komunitas startup yang bermarkas di sekitar kampus. Ini akan sulit jika daerah tertentu tidak memiliki perusahaan rintisan digital yang berkembang.
“Dan yang perlu diperhatikan juga adalah partnernya. Kalau dari pihak dosen tidak punya kapabilitas yang cukup untuk menyelenggarakan kuliah ini, pastinya kan harus dibantu juga atau bekerja sama dengan komunitas eksternal atau komunitas startup di daerah itu,” ujar Saga.
“Ini juga menjadi tantangan karena tidak semua daerah mungkin punya komunitas startup digital yang bisa membantu lembaga pendidikan atau kampus ini dalam penyelenggaraan mata kuliah ini,” tambahnya.
Pada Selasa (18/5), Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Paristiyanti Nurwadani memastikan mata kuliah Startup Digital bersifat opsional. Artinya, mahasiswa yang berminat saja untuk mengambil mata kuliah tersebut.
“Kami akan dorong hadirnya mata kuliah Startup Digital pada tahun 2022 namun perlu kami luruskan bahwa sifatnya opsional seperti program kewirausahaan yang selalu jadi opsi sebagai bagian dari program Kampus Merdeka,” ujar Paristiyanti.
Ekonomi Digital di Masa Depan
Laporan terbaru dari e-Conomy SEA 2020 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital di Tanah Air pada tahun lalu tumbuh sebesar 11% dibandingkan 2019.
Kontribusi ekonomi digital terhadap perekonomian mencapai US$44 miliar atau sekitar Rp619 triliun. Nilai tersebut diprediksi akan semakin bertambah, apalagi masih banyak segmen masyarakat yang belum tersentuh ekonomi digital.
“Untuk sekarang masih banyak segmen masyarakat yang belum terjangkau dengan ekonomi digital, spending masyarakat juga masih kecil kalau dibandingkan negara lain,” kata Saga.
Seperti diketahui, belanja konsumen menjadi salah satu indikator melihat arah perekonomian.
Iklim ekonomi digital di Indonesia semakin menunjukkan kekuatannya setelah kolaborasi antara Gojek dan Tokopedia. Merger kedua perusahaan tersebut menjadi GoTo, diyakini mampu memenangkan Indonesia di panggung internasional.
Grup GoTo menjadi entitas superapp dengan valuasi mencapai US$40 miliar atau sekitat Rp572,9 triliun.
Sementara itu, jumlah startup di Indonesia tercatat sebanyak 2.219 perusahaan pada tahun ini. Mengutip data Startup Ranking, startup paling banyak berada di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek.
