JAKARTA, BERNAS.ID – Front Kebangkitan Mahasiswa dan Pemuda (FKMP) menyatakan keprihatinan serius atas maraknya pemberitaan terkait dugaan ketidaksesuaian data pendidikan yang menyeret nama Mardiono, seorang pejabat publik yang diketahui memiliki posisi strategis sebagai utusan Presiden.
Rafi Amaro Koordinator Lapangan menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai isu personal semata. Lebih dari itu, kasus ini menyangkut integritas, kejujuran, serta kelayakan moral seorang pejabat publik dalam menjalankan tugas kenegaraan.
“Bagaimana mungkin seseorang yang berada di lingkar kekuasaan tertinggi negara justru diterpa isu ketidakjelasan data pribadi? Ini mencederai akal sehat publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” demikian pernyataan Koordinator Lapangan dalam keterangan resminya.
Baca Juga : Demo Minta Pembatalan RUU HIP Dilakukan Ormas Jogja Lagi
Dalam prinsip negara demokrasi, setiap pejabat publik wajib menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas. FKMP menegaskan tidak boleh ada ruang bagi manipulasi, terutama terkait identitas dan riwayat pendidikan yang menjadi dasar legitimasi moral seseorang dalam menduduki jabatan publik.
Atas dasar tersebut, FKMP mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk segera mengambil langkah tegas dan membuka secara transparan seluruh informasi terkait riwayat pendidikan Mardiono kepada publik.
Tuntutan FKMP:
1. Mendesak KIP RI melakukan audit keterbukaan informasi terhadap seluruh dokumen pendidikan yang bersangkutan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat.
Baca Juga :
2. Menuntut klarifikasi langsung, jujur, dan tanpa rekayasa dari Mardiono atas berbagai isu yang beredar.
3. Mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan jika terdapat indikasi pemalsuan dokumen atau penyampaian data palsu.
4. Meminta Presiden untuk melakukan evaluasi serius terhadap posisi Mardiono sebagai utusan Presiden.
5. Menuntut pencopotan dan proses hukum tegas tanpa kompromi apabila terbukti terdapat kebohongan atau manipulasi data.
FKMP menegaskan bahwa kejujuran merupakan fondasi utama kepemimpinan. Setiap bentuk pengkhianatan terhadap prinsip tersebut, terlebih oleh pihak yang berada di lingkar kekuasaan, merupakan ancaman serius bagi demokrasi.
“Integritas bukan sekadar pilihan, melainkan syarat utama dalam jabatan publik,” tegas Rafi Amaro. (DID)
