Bernas.id – Selain di perusahaan atau organisasi, profesi akuntan juga ada di dalam pemerintahan atau biasa disebut akuntan pemerintah. Hal ini dapat diketahui pula bahwa sistem akuntansi di perusahaan dan pemerintahan agak berbeda walaupun sebagian besar sama.
Perbedaan ada pada jenis perusahaan, tujuan, dan proses penilaian dalam aktivitas akuntansi. Di samping itu, tugas akuntan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan terhadap aset-aset dan keuangan negara.
Lalu, bagaimana peran dari seorang akuntan pemerintah di sektor pemerintahan itu sendiri? Berikut ini akan dijelaskan secara detail kinerja dari akuntan pemerintah.
Baca juga: Inilah 10 Jenis Ilmu Akuntansi yang Ada di Perusahaan
Pengertian Akuntan Pemerintah
Akuntan pemerintah ini merupakan seorang profesional uang yang bekerja pada lembaga pemerintahan serta bertugas untuk memeriksa dan bertanggungjawab atas keuangan yang dilaporkan oleh unit pemerintah atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk bertanggungjawab. Hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang akuntan pemerintah itu bekerja pada instansi pemerintahan.
Menjadi akuntan pemerintah bukan hanya soal memahami regulasi dan mengelola keuangan negara, tetapi juga membuktikan kompetensi dengan sertifikasi yang diakui secara nasional. Sertifikasi Manager SDM di Universitas Mahakarya Asia memberikan kredibilitas lebih bagi para profesional yang ingin bersaing di dunia kerja. Dengan pengakuan dari BNSP, Anda akan lebih percaya diri dan memiliki peluang lebih besar dalam berkarier di sektor pemerintahan. Untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran sertifikasi, Anda dapat menemukannya setelah menghubungi Admin UNMAHA via WhatsApp.
Baca juga: Profesi Akuntan Publik: Pengertian, Peranan, Jasa, dan Persyaratannya
Perbedaan Akuntan Pemerintah dan Akuntan Swasta
1. Entitas
Akuntan pemerintah jelas bekerja di lembaga pemerintahan, sedangkan akuntan swasta bekerja di lembaga swasta berupa perusahaan ataupun organisasi.
2. Tujuan Entitas
Tujuan dan tugas seorang akuntan pemerintah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan di sektor swasta tujuan dan tugasnya yaitu mencari laba atau keuntungan, terutama di perusahaan. Memang ada sebagian organisasi yang merupakan lembaga non-profit berupa yayasan atau organisasi masyarakat yang tidak mencari laba. Organisasi-organisasi tersebut tentu bukanlah instansi pemerintah karena tidak dibiayai oleh pemerintah.
3. Cara Penilaian dan Proses
Seorang akuntan pemerintah dalam proses penyusunan anggaran, keefektifannya, serta transparansi penggunaan anggaran harus melayani masyarakat. Hal ini merupakan gambaran umum atas tujuan adanya akuntan pemerintah.
Baca juga: Mengenal Akuntan Intern di Perusahaan: Pengertian, Tugas, dan Bagiannya
Tugas Akuntan Pemerintah
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap arus keuangan suatu negara.
- Merancang sistem akuntansi yang akan digunakan oleh institusi pemerintahan.
- Menginformasikan tentang laporan pertanggungjawaban dari para pemegang jabatan terkait hasil pengelolaan organisasi yang didudukinya.
- Hasil dari laporan akuntansi pemerintah juga dapat dilaporkan kepada publik terhadap hasil dari kegiatan operasi pemerintahan dan penggunaan dana dari masyarakat.
Akuntan pemerintah di setiap negara itu cukup berbeda, tergantung dari standar akuntansi masing-masing negara. Selain itu, terdapat pula peraturan perpajakan dan kondisi sosial politik yang berbeda. Perbedaan itulah yang menjadi dasar sistem akuntansi di setiap negara berbeda.
Untuk menjadi akuntan pemerintah yang profesional, pendidikan yang tepat sangat diperlukan. Universitas Mahakarya Asia menyediakan program studi Sarjana Akuntansi (S1) yang dirancang untuk membekali Anda dengan pengetahuan tentang laporan keuangan pemerintah, regulasi, hingga sistem pengawasan keuangan negara. Jangan hanya memahami teori, pastikan Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja! Jika Anda tertarik untuk bergabung, segera kunjungi website PMB UNMAHA untuk informasi pendaftaran dan lainnya.
Baca juga: Pengertian Akuntansi Perbankan, Prinsip, dan Manfaatnya
Jenis-jenis Pengawasan Akuntan Pemerintah
Salah satu tugasnya yaitu mengawasi aliran keuangan yang ada di pemerintahan. Hal ini dilakukan agar segala rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini merupakan jenis pengawasan akuntan pemerintah berdasarkan objek, ruang lingkup, dan metode pengawasannya:
1. Pengawasan Berdasarkan Objek
Objek dalam ini adalah arus pendapatan dan belanja pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh akuntan pemerintah ini terbagi menjadi dua, yaitu:
a. Pengawasan Penerimaan Uang Negara
Di dalam pengawasan ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu pengawasan terhadap pajak dan bea cukai, serta pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak. Pengawasan penerimaan pajak ini dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak (KIP) serta ditujukan kepada wajib pajak perorangan atau badan. Kemudian, pengawasan penerimaan bea cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai dan ditujukan kepada bendaharawan penerima atau penyetor tetap yang menerima pembayaran dari jasa bea cukai.
Sedangkan untuk pengawasan penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN dan ditujukan terhadap jumlah setoran yang diterima oleh bendahara khusus penerima. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pada laporan pertanggungjawaban bendahara penerima atau penyetor tetap.
b. Pengawasan Pengeluaran Uang Negara
Pengawasan jenis ini biasanya terlihat lebih kompleks dan lengkap dibandingkan dengan penerimaan. Hal ini dikarenakan pengawasan ini dilakukan sebelum, saat, dan sesudah adanya pengeluaran dalam pemerintah. Pengawasan ini juga berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Pengertian Akuntansi Pemerintahan, Karakteristik, dan Tujuan Penggunaannya
2. Pengawasan Menurut Sifatnya
Akuntan pemerintah harus selalu memantau dan mengawasi arus kas yang ada di dalam lembaga pemerintahan. Terdapat dua jenis pengawasan yang dilakukan, yaitu :
a. Pengawasan Preventif
Bentuk pengawasan ini lebih seperti tindakan pencegahan dan dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai.
b. Pengawasan Detektif
Pengawasan jenis ini merupakan pengawasan yang dilakukan dengan penelitian dan pengevaluasian terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara. Hal tersebut akan dilakukan setelah membandingkan antara sesuatu yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi.
Baca juga: Akuntansi Pendidikan: Pengertian dan Penerapannya dalam Institusi Pendidikan
3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkup
Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh akuntan pemeritah mencakup wilayah internal dan eksternal. Adapun penjelasan dari kedua ruang lingkup pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pengawasan Internal
Pengawasan ini dilakukan oleh internal departemen atau organisasi pemerintahan. Biasanya fungsi ini dilakukan oleh BPKP, IRJEN, ITWILDAKAP (Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten), dan ITWILDAKO (Inspektorat Wilayah Daerah Kota).
b. Pengawasan Eksternal
Pengawasan ini dijalankan oleh unit pengawasan luar dari departemen eksekutif berupa DPR, BPK, dan masyarakat langsung.
Baca juga: Investasi Kavling Menguntungkan – Siap Terima SHM Cuma 60 Jutaan – 3 Km ke Pusat Bogor Timur
Baca juga: Inilah Kampus UNMAHA, Pencetak Akuntan Profesional Siap Kerja
Dapatkan Pendidikan Akuntansi Tanpa Beban Finansial
Ingin menjadi akuntan pemerintah tapi terkendala biaya pendidikan? Jangan khawatir! Dengan Beasiswa PBL dari Universitas Mahakarya Asia, Anda bisa kuliah tanpa memikirkan biaya SPP. Manfaatkan strategi kerja remote sambil menempuh pendidikan berkualitas. Peluang besar menanti Anda, jadilah bagian dari profesional yang berkontribusi dalam pengelolaan keuangan negara!***2
