BERNAS.ID – Jika kita menelusuri pencarian belajar trading crypto, maka muncul berbagai panduan dengan sederet tip dan triknya. Cryptocurrency atau mata uang kripto ini telah menggemparkan dunia karena punya banyak keuntungan karena tidak memiliki batas wilayah, kebijakan, aturan, dan bahkan negara.
Dunia mengenal kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, dan masih banyak lagi. Bitcoin menjadi salah satu yang diminati masyarakat.
Investasi di aset kripto ini nilainya bisa ratusan juta, seperti 1 bitcoin yang harganya per 16 Juni 2021 mencapai Rp568,6 juta. Dengan nilai yang besar, siapa yang tidak tergiur?
Tapi, pemerintah punya pemikiran lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakini eksistensi crypto bisa mengancam currency atau nilai tukar fisik sebuah negara.
Baca Juga: Mengenal Mata Uang Digital Cryptocurrency
“Ketika Elon Musak bilang digital currency boleh untuk membeli saham Tesla, dan lain-lain, dan digital company mau bikin currency sendiri, ini ancaman untuk currency fisik negara,” katanya, dalam Webinar Webinar Seri II: Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19 dari BPK RI, 15 Mei 2021.
“Pada akhirnya, otoritas harus bagaimana mengatur jumlah uang beredar dan sebagainya,” ucapnya.
Jumlah uang yang beredar di masyarakat merupakan salah satu indikator untuk menentukan dinamika ekonomi suatu negara, seperti inflasi.
Lebih lanjut, Sri Mulyani berencana untuk membawa isu mata uang kripto ini di tingkat Kementerian, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), hingga Forum G20.
Sebagai informasi, G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. Forum ekonomi dunia ini memiliki posisi strategis karena secara kolektif karena mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, dan 85% perekonomian dunia.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah. Dia telah meminta seluruh lembaga keuangan untuk tidak memfasilitasi penggunaan kripto sebagai sebuah alat pembayaran maupun alat untuk layanan jasa keuangan.
Baca juga: 6 Langkah Belajar Investasi dan Trading Saham dari Nol
“Apapun itu, kripto-kripto atau Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah, dan kami larang lembaga keuangan memakai itu,” katanya.
Perry menyebutkan pihaknya akan menerjunkan pengawas guna memastikan lembaga keuangan yang bermitra dengan BI patuh dengan aturan pada Undang-undang tentang Mata Uang.
Aset Kripto
Untuk mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membuat aturan bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapppebti) dan Kementerian Perdagangan.
Bapperti menggolongkan kripto sebagai komoditas sehingga perlu aturan supaya perdagangan aset kripto berjalan aman.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan mencatat omzet perdagangan aset kripto mencapai Rp1,5 triliun per hari di Tanah Air. Potensi yang besar tersebut perlu pengelolaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian.
Baca Juga: Berencana Investasi Cryptocurrency? Pahami Dulu Untung Ruginya
Besarnya keuntungan pada kripto dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penipuan. Seperti peristiwa akhir-akhir ini, di mana Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan pemilik perusahaan E-Dinar Coin Cash atau EDCCash sebagai tersangka atas kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang.
“Kegiatan yang dilakukan EDCCash bukan termasuk kegiatan jual beli aset kripto yang sesuai dengan ketetapan Bappebti,” kata Kepala Bappebti Sidharta Utama.
“EDCCash merekrut anggota baru dengan menggunakan skema piramida, yaitu dengan memproduksi dan memperjualbelikan koin di antara anggotanya sendiri. Masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi dengan skema piramida,” tuturnya.
Kementerian Perdagangan mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi yang berkedok aset kripto. Biasanya penipuan itu bermodus tawaran keuntungan tetap (fixed income), berbagi keuntungan (profit sharing), dan bonus setiap merekrut anggota baru.
