JAKARTA, BERNAS.ID –Ā Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI mempunyai jurus baru untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Instansi itu langsung terjun ke lapangan menciduk wajib pajak yang tak taat akan dilakukan dalam waktu dekat.
Jurus door to door DJP ini sudah direncanakan sejak awal tahun lalu sejalan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-07/PJ/2020 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak pada 27 Februari 2020. Namun, sayangnya terganjal karena pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2021.
Sekarang, jurus ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat terutama saat penyebaran COVID-19 di dalam negeri sudah mulai mereda. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebagai salah satu langkah untuk menggenjot penerimaan hingga akhir tahun.
Dalam APBN 2021, target penerimaan pajak tahun ini ditetapkan sebesar Rp 1.229,6 triliun. Namun, hingga akhir Agustus 2021 penerimaan pajak baru tercapai Rp 741,3 triliun atau 60,3% terhadap target.
“Kami melakukan perluasan basis pajak dan mudah-mudahan setelah Covid agak mereda ini, kami bisa melakukan penetrasi ke wilayah untuk melihat situasi kondisi ekonomi di masing-masing wilayah yang ada,” kata dia dalam keterangan pers APBN KiTa yang dikutip Kamis (30/9/2021).
Sesuai dengan surat edaran tersebut,dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan DJP membaginya dalam dua bagian yakni Pengawasan wajib pajak strategis dan pengawasan kewilayahan. Untuk door to door ini masuk dalam pengawasan kewilayahan.
“Untuk Pengawasan kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak, salah satu yang dilakukan adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL),” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor.
Ia memaparkan, petugas pajak yang akan terjun ke lapangan adalah Account Representative (AR) yang ada dalam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing wilayah. Dimana petugas AR akan melakukan KPDL berbasis kewilayahan dalam dua tahap yakni tahap persiapan dan pelaksanaan.
Dalam tahap persiapan petugas AR akan menganalisis data statistik kewilayahan seperti jumlah penduduk, jumlah wajib pajak yang sudah ber-NPWP, jumlah penerimaan, gambaran ekonomi hingga analisis perpajakan lainnya.
Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, petugas AR melakukan penyisiran seluruh bidang, persil, unit atau lokasi sampai mengambil gambar yang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di wilayah kerjanya.
Dari KPDL tersebut, petugas pajak (AR Kewilayahan) akan mengamati potensi pajak dengan fokus memperoleh data terkait subjek pajak, objek pajak, lokasi dan data pendukung lainnya. Dalam proses door to door ini, petugas AR juga diperbolehkan untuk melakukan wawancara untuk mendapatkan data akurat seperti nama, NPWP atau nomor identitas dan alamat lengkap yang menjadi subjek pajak.
“Apabila berdasarkan data lapangan, ternyata subjek pajak belum ber-NPWP namun sudah ada objek pajak, maka akan diminta untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,” jelasnya.
Baca juga: Bayaran Fantastis! Ditjen Pajak Siap Telusuri Kepatuhan Syahrini dan Selebgram Lain
Sementara itu, bagi wajib pajak yang ditemui dan memiliki NPWP tapi tidak patuh, maka DJP melalui KPP akan langsung mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) ke alamat wajib pajak.
Usai menerima SP2DK tersebut, wajib pajak harus memberikan jawaban atau penjelasan kepada DJP dalam waktu 14 hari. Jika tidak ada jawaban maka DJP berhak mengajukan usul pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut.
“Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak dilakukan veriļ¬kasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,” kata dia.
Selain itu, berdasarkan SE-07/PJ/2020, terhadap wajib pajak juga akan dilakukan pengawasan yang berbasis kewilayahan, dengan langkah-langkah pelaksanaan analisis data statistik kewilayahan, pembuatan prioritas pengawasan kewilayahan dan pelaksanaan penyisiran guna mengumpulkan data dan/atau informasi.
“Dari data tersebut bila ditemukan wajib pajak yang belum memiliki NPWP akan dilakukan tindakan ekstensifikasi,” tandasnya. (den)
