Bernas.id – Bukan rahasia umum lagi bahwa upah minimum regional (UMR) di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong kecil.
Berdasarkan data Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, UMR Yogyakarta di tahun 2022 berada di angka 1.840.915,53. Jumlah tersebut tergolong lebih tinggi sekitar 4,30% dibandingkan UMR Yogyakarta di tahun 2021.
Rendahnya UMR di Yogyakarta ini kerap menjadi pembahasan yang kontroversial di media sosial. Meski biaya hidup di Yogyakarta relatif rendah, banyak orang berpikir bahwa UMR Yogyakarta masih terlalu rendah.
Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja.
Tujuan ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja.
Dengan kata lain, upah minimum yang rendah juga menunjukan bahwa standar hidup masyarakat (kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan) juga rendah.
Hal tersebut juga terbukti dalam penelitian yang diterbitkan di Jurnal Ekonomi Pembangunan tahun 2016. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Dengan rendahnya tingkat UMR suatu daerah, hal tersebut juga bisa mempengaruhi angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Angka Kemiskinan di Yogyakarta
Data Badan Pusat Statistik juga menyebut bahwa angka kemiskinan di Yogyakarta mencapai 506,45 jiwa di tahun 2021. Jumlah tersebut telah mencapai 12,8% dari total penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 3,3 juta jiwa.
Badan Pusat Statistik mengkategorikan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp 482.855 per bulannya. Dari seluruh wilayah di Yogyakarta, area Bantul menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Yogyakarta.
Melansir data World Bank di tahun 2004, salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (acceptable).
Kemiskinan juga berkaitan erat dengan terbatasnya lapangan kerja serta tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Hal ini tentu menjadi sebuah ironisme tersendiri mengingat Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata favorit, yang tentunya bisa menjadi peluang luas untuk lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal.
Data Dinas Pariwisata Yogyakarta juga menyatakan bahwa sektor wisata memegang peranan penting dalam perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2018, sektor wisata telah menyumbang pendapatan daerah hingga Rp 475 juta lebih. Karena itu, sektor pariwisata juga bisa menjadi peluang untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.
Lalu bagaimana langkah mengatasinya?
Menurut Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bobby Ardyanto, dari sisi sektor pariwisata banyak hal yang bisa digali untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Yogyakarta. Namun, diperlukan regulasi yang mampu memastikan bahwa masyarakat Yogyakarta bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.
Dengan UMR yang rendah, Yogyakarta menjadi “lahan subur” para pebisnis luar daerah. Tak sedikit investor dan pebisnis di luar daerah yang mulai berekspansi di wilayah Yogyakarta. Hal ini tentu menjadi polemik tersendiri dengan masyarakat loka. Sebab, kedatangan para investor atau pebisnis luar daerah tersebut dikhawatirkan akan mematikan usaha masyarakat lokal. Pada akhirnya, masyarakat asli Yogyakarta sendiri hanya berakhir sebagai pekerja dengan upah yang minim.
“Tentunya hal ini kembali lagi pada kebijakan dan regulasi pemerintah daerah. Jadi, diperlukan sebuah regulasi yang menjadikan masyarakat Yogyakarta menjadi tuan rumah untuk wilayahnya sendiri. Jadi, kedatangan para investor tersebut bisa menjadi support system untuk pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta,” ucapnya saya dihubungi Tim Bernas.id melalui sambungan telepon.
Bobby juga mengatakan, target pemerintah Indonesia untuk memiliki ratusan desa wisata di tahun 2024 bisa menjadi peluang bagus agar masyarakat asli Yogyakarta bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, industri, dan masyarakat.
“Hal ini juga bisa menjadi reminder bagi kita semua apakah masyarakat Yogyakarta benar-benar siap untuk menjadi host yang baik dan bertanggung jawab untuk pariwisata Yogyakarta yang lebih baik. Selain itu, masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak industri harus berkolaborasi dan berkomunikasi secara intensif agar semua itu bisa terwujud,” tambahnya.
