JAKARTA, BERNAS.ID – Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu tak pernah sekalipun membahas tentang penundaan Pemilu 2024. Penyelenggara pemilu justru fokus mempersiapkan tahapan Pemilu 2024.
Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja dalam sebuah webinar yang diadakan Fakultas Hukum UI, Rabu (9/3/2022). Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada isu penundaan di penyelenggara. “Bagi kami itu mungkin perdebatan di tingkat wacana politik,” tuturnya.
Baca Juga DPD Tawarkan Konsep Pemilu 2024 dengan Ongkos 50 Persen
Ia mengatakan, sampai saat ini terus fokus pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Menurutnya, Pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu telah sepakat pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024 secara serentak.
Meski ada isu penundaan pemilu yang digulirkan partai politik, Bawaslu dan KPU tetap mempersiapkan tahapan semaksimal mungkin 20 bulan sebelum pemungutan suara. “Jika nanti pemilu benar-benar ditunda, maka itu urusan nanti,” imbuhnya.
Bawaslu pun tidak bisa berbuat apa-apa apabila elite politik di MPR menggelar sidang istimewa untuk mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.
“Sebagai penyelenggara kita mengamati dan memahami. Akan tetapi dalam perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi, hal tersebut tidak menjadi sesuatu kekhawatiran yang berlebihan karena 14 Februari sudah ditetapkan oleh KPU,” kata Bagja.
Baca Juga PPP: Respons Jokowi Terkait Penundaan Pemilu Jangan Dianggap Tak Tegas
Sebelumnya, isu penundaan Pemilu 2024 mencuat usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bicara di hadapan publik. Dia mengusulkan itu dengan dalih saat ini pemulihan ekonomi masih berjalan imbas pandemi Covid-19.Menurut Cak Imin, pemulihan ekonomi akan terganggu jika pemungutan suara digelar pada 14 Februari 2024.
Setelah Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang menyambut positif isu penundaan pemilu.
Namun, sejauh ini, belum ada pejabat tinggi negara yang membantah tegas bahwa pemerintah yang merancang isu penundaan pemilu 2024.
Menko Polhukam Mahfud MD sudah angkat suara, Senin (7/3/2022) lalu, yaitu tidak ada pembicaraan di kalangan pemerintah ihwal penundaan pemilu. “Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” tukasnya. (jat)
