JAKARTA, BERNAS.ID – Aplikasi PeduliLindungi dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam laporannya yang berjudul “2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia”. Banyak pihak segera mempertanyakan dasar yang dipakai AS untuk mengganggap Aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM.
Salah satunya, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rahmad Handoyo. Ia meminta Kemenlu AS untuk tidak mudah menjustifikasi berdasarkan dari laporan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM). “Sangat tidak adil kalau laporan analisis pelanggaran HAM dasarnya hanya sebatas LSM,” tuturnya, Sabtu (16/4/2022).
Daripada merilis tudingan dugaan pelanggaran HAM, Rahmad menyarankan AS lebih baik belajar manfaat sistem aplikasi PeduliLidungi dalam mendeteksi Covid-19. “Amerika perlu belajar dari Indonesia agar lebih sukses mengendalikan Covid-19,” ujarnya.
Baca Juga Ganjar Dan Gibran Kompak Dukung Program Desa Damai
Handoyo mengatakan, Indonesia pernah diundang AS untuk bertukar pikiran bagaimana mengendalikan Covid-19. “Semestinya fakta ini dihormati, bukan justru mencari satu kesalahan yang hanya berdasarkan laporan LSM, dan nyatanya PeduliLindungi telah berhasil melindungi rakyat dari pandemi,” ucapnya.
Sebelumnya, Kemenlu AS menerbitkan laporan berjudul ‘2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia’. Salah satu yang disorot dalam laporan itu terkait gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi.
Baca Juga Disabilitas Tinah Dan Tijah, Warga Pakem Sleman, Akan Kolaborasi Merawat Sepasang Kambing
Laporan yang menyoroti penggunaan PeduliLindungi ini membeberkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan tanpa surat perintah terhadap individu, tempat tinggal dan memantau panggilan telepon.
“Aplikasi ini juga menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu. LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan oleh aplikasi dan bagaimana data ini disimpan dan digunakan oleh pemerintah,” tulis laporan itu. (jat)
