JAKARTA, BERNAS.ID – Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan penjabat (Pj) kepala daerah yang baru saja dilantik tidak hanya sekadar melanjutkan atau menyelesaikan masa jabatan sampai pilkada selesai terlaksana. Tetapi, tugas yang mereka emban sama beratnya dengan pemimpin daerah yang baru saja purnatugas.
“Penjabat kepala daerah harus benar-benar bekerja menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat serta menjalankan segala sesuatu yang menjadi kepentingan masyarakat di daerah,” kata Juri, Kamis (12/5/2022).
Baca juga: Penyetaraan Menyelamatkan ASN Yang Tak Tertampung Di Jabatan Struktural
“Terutama mengimplementasikan visi, misi, kebijakan dan arahan Bapak Presiden di daerah,” sambungnya.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Juri juga mengingatkan bahwa para Pj kepala daerah harus mampu memegang kendali kepemimpinan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Misalnya, masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Juri menyebutkan satu tugas lain yang tidak kalah penting adalah memitigasi berbagai potensi masalah yang bisa muncul di lapangan. Penjabat daerah harus mampu mengelola kondisi dan dinamika publik sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terus terpelihara dengan baik.
“Ini penting, karena kita masih menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, seperti isu intoleransi dan radikalisme,” tegasnya
Selain itu, Juri mengatakan kepala daerah harus aktif dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya, menciptakan suasana kondusif penyelenggaraan pemilu agar tidak menyebabkan perpecahan.
“Bukan hanya sukses penyelenggaraan, tetapi jangan sampai pemilu dan pilkada jadi arena untuk memecah belah bangsa dengan memanfaatkan isu SARA, seperti beberapa kasus sebelumnya,” ujarnya.
Baca juga: Walikota Yogyakarta Melantik 139 Pejabat Pemkot
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian resmi melantik lima orang penjabat gubernur di lima provinsi pada Kamis pagi.
Lima orang yang dilantik itu yakni Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.
Kemudian Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kemenpora Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kemendagri Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.
Penjabat Gubernur dilantik untuk menggantikan gubernur definitif di lima provinsi yang berakhir masa jabatannya pada pertengahan Mei 2022. Pelantikan penjabat gubernur di lima provinsi ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. (den)
