YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi kabar adanya anggota Muhammadiyah yang terlibat di Khilafatul Muslimin dan diamankan polisi.
Haedar Nashir memastikan para pengurus dan anggota Khilafatul Muslimin yang ditangkap polisi bukan anggota Muhammadiyah.
“Setahu kami tidak ada yang bernomor baku Muhammadiyah (NBM) dan resmi anggota Muhammadiyah,” kata Haedar Nashir, Kamis (23/6/2022).
Baca juga: Polisi Tetapkan Enam Anggota Khilafatul Muslimin Jawa Tengah Jadi Tersangka
Haedar menjelaskan, pergerakan seperti Khilafatul Muslimin ini berkaitan dengan hukum dan bertentangan dengan Pancasila. Maka dia meminta anggotanya untuk diproses sebagaimana mestinya.
Baca juga: Polisi Sebut Dugaan 30 Sekolah Terafiliasi Khilafatul Muslimin
“Ya diproses aja secara hukum dengan baik dan tidak perlu gaduh. Kan banyak hal-hal seperti ini terjadi di masyarakat kita. Baik yang terkait dengan agama, maupun peristiwa-peristiwa yang terkait dengan tindakan kekerasan bersenjata di Papua, dan atau mungkin juga hal-hal lain,” ungkapnya.
Namun dia meminta penindakan terhadap paham semacm itu harus tetap terukur.
Menurutnya, jangan sampai hanya karena memakai nama Khilafatul Muslimin seakan Negara Indonesia ini sudah dipenuhi dengan Khilafatul Muslimin.
“Sebab kalau generalisasi malah beban berat ada di pemerintah sendiri. Maka lebih baik diblok pada kasusnya,” kata Haedar.
Haedar Nashir juga menyampaikan pentingnya pencerahan dan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam, luas dan moderat dengan tetap menjaga akidah masing-masing.
Selanjutnya, yang menurutnya tidak kalah pentingnya yakni seringkali kejadian-kejadian yang ekslusif seperti kemunculan Khilafatul Muslimin juga terkait dengan relasi sosial dan kondisi sosial masyarakat secara luas baik nasional maupun global.
“Jadi peristiwa-peristiwa yang entah itu ekstrem, radikal dan lain sebagainya sering tidak berdiri sendiri. Di situ lah maka kita juga makin waspada,” tegasnya.
Terlebih lagi, Haedar Nashir menilai masyarakat Indonesia sekarang ini semakin dinamis termasuk menghadapi Pilpres 2024.
“Kitta harus belajar dari pengalaman yang lalu agar masyarakat tidak terbelah pada hal-hal yang bersifat pembelahan politik, ideologi dan hal-hal lain yang bersifat sara. Karena risikonya juga berat untuk bangsa Indonesia ke depan,” tandas dia. (den)
