JAKARTA, BERNAS.ID – Ruang rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang bertempat di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan menjadi ramai ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membacakan rekomendasi rakernas.
Kamis (23/6/2022) sore, Rakernas II Tahun 2022 PDI-P hendak ditutup. Sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato penutupan, sejumlah kader partai membacakan rekomendasi rakernas.
Rekomendasi itu mencakup soal ideologi Pancasila, sistem politik, pembangunan desa, agenda strategis partai, hingga pemenangan Pemilu 2024.
Awalnya, rekomendasi dibacakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristyanto. Tak lama berselang pembacaan rekomendasi dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo.
Ganjar ditunjuk untuk membacakan rekomendasi tentang ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024.
Salah satu rekomendasi itu menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden RI yang diusung PDI-P merupakan hak prerogatif Megawati.
“Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Prof Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri,” kata Ganjar.
Baca juga: Elektabilitasnya Tinggi, Ganjar: Enggak Usah GR
Ketika itulah, seisi ruangan rakernas menjadi riuh. Para kader bersorak sorai dan bertepuk tangan mendengar Ganjar membacakan kalimat “hak prerogatif ketua umum partai”.
Ganjar sempat berhenti membacakan rekomendasi saat seisi ruangan riuh. Tak lama, ia melanjutkan kalimatnya.
Riuhnya kader PDI-P menyambut rekomendasi rakernas yang dibacakan Ganjar tak lepas dari isu pencapresan yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah itu.
Sebagaimana diketahui, Ganjar digadang-gadang menjadi calon presiden di Pemilu 2024 karena mengantongi elektabilitas besar.
Dalam survei sejumlah lembaga, dia menduduki puncak elektabilitas, mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Meski demikian, hingga kini PDI-P belum memberikan kejelasan terkait nasibnya menuju pilpres. Malahan, internal partai banteng diterpa isu rivalitas antara Ganjar dengan putri mahkota partai, Puan Maharani.
Isu rivalitas itu diperkuat dengan adanya serangan-serangan elite PDI-P ke Ganjar yang sempat dilempar oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, dan belakangan oleh loyalis Megawati, Trimedya Pandjaitan.
Oleh Bambang Pacul, Ganjar sempat disebut kemajon atau kelewatan dan sangat ambisius menuju pilpres. Sementara, oleh Trimedya, Ganjar dinilai kemlinthi atau sombong dan tak punya prestasi selama menjadi gubernur.
Di situasi tak menentu itu, nama Ganjar justru dimasukkan dalam bursa pilpres Partai Nasdem, bersanding dengan Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Dinamika ini lantas menimbulkan kegaduhan. Namun, Ganjar pun sempat angkat bicara.
Terkait survei elektabilitas misalnya, dia mengaku tak akan terpengaruh. Ganjar bilang, dirinya akan tegak lurus dengan keputusan Megawati terkait pencapresan.
“Survei itu pekerjaan yang dilakukan oleh surveyor, biarkan saja. Kalau partai kan keputusannya hasil kongres di Bu Mega,” kata Ganjar di Sekolah Partai PDI-P, Rabu (22/6/2022).
Ganjar mengakui bahwa hingga kini belum ada pembicaraan apa pun di internal partainya terkait Pilpres 2024.
“Di PDI-P enggak ada diskusinya itu, karena mandat kongres sudah diberikan,” ujarnya.
Baca juga: Begini Kata Ganjar Soal Kemungkinan Tak Didukung PDIP Di Pilpres 2024
Terkait namanya yang masuk bursa capres Nasdem, Ganjar enggan banyak berkomentar. Namun, dia menyatakan menghormati keputusan yang diambil oleh partai politik lain.
“Di beberapa partai lain, saya menghormati ada prosesnya masing-masing. Kita hormati partai manapun. (Tapi) bagi PDI-P itu prerogratif,” terang dia.
Ketua Umum Relawan ‘Teman Ganjar Tegar’, Rinto Wardana, menilai pimpinan partai yang tidak mau mengusung kader dengan elektabilitas dan popularitas tinggi akan menjerumuskan partai sendiri. Pernyataan ini Rinto sampaikan menanggapi rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP yang menyebut penentuan calon presiden merupakan hak prerogratif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Keputusan yang sebaliknya dengan mengangkat capres yang tidak memiliki elektabilitas dan popularitas itu akan menjerumuskan partai itu sendiri,” kata Rinto, Kamis (23/6). (den)
