JAKARTA, BERNAS.ID – Pandemi COVID-19, telah memperparah krisis pembelajaran yang sebelumnya terjadi kepada anak-anak, terutama pada kelompok rentan yang menghadapi resiko kehilangan pembelajaran (learning loss) yang lebih besar. Selama pandemi, hampir seluruh negara di dunia menutup sekolah untuk melindungi warga sekolah dari pandemi hingga diperkirakan sebanyak 1,6 miliar murid di seluruh dunia terdampak kebijakan penutupan sekolah.
Baca Juga Mendagri Ajak Seluruh Daerah Kelola Sampah Dengan Baik
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20, (Chair of the G20 Education Working Group), Iwan Syahril menuturkan sejumlah negara di dunia memberlakukan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan kualitas yang bervariasi dari satu negara ke negara lain.
Ia mengatakan pemulihan pendidikan global sangat penting dibahas untuk meraih tujuan pulih bersama. Apalagi, Indonesia memimpin Presidensi G20 tahun 2022 dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengemban amanat pemulihan bersama.
“Siswa di seluruh dunia menghadapi masalah akses mendapatkan pembelajaran dan resiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Ini yang harus kita sikapi bersama-sama,” tutur Iwan dalam Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) bertajuk “Pentingnya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Negara-negara G20” (The Importance of Face-to-Face Learning in G20 Countries), Kamis (7/7).
Menurut Iwan, lewat pembelajaran tatap muka di sekolah, murid-murid mendapatkan lingkungan belajar yang lebih baik. “Selain itu, berbagai studi menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka masih merupakan metode paling baik bagi para siswa, baik anak-anak dan anak-anak muda kita,” ucap Iwan.
Baca Juga Penembakan Dan Ledakan Bom Mewarnai Pilpres Filipina
Senada dengan itu, Chief of Education, United Nations Children’s Fund (UNICEF), Katheryn Bennett mengungkapkan bahwa pertemuan tatap muka antara guru dan murid, serta murid dengan teman-teman sekolahnya, tidak bisa tergantikan di negara manapun.
“Pembelajaran digital memang telah menolong masyarakat global lebih mudah mengakses pembelajaran. Tapi, kita tahu bahwa anak-anak belajar paling efektif kalau mereka duduk di kelas, berinteraksi dengan guru, dan bergaul dengan teman sekelas. PTM tidak ada gantinya. Ini pentingnya menjaga sekolah tetap buka. Mari kembalikan semua siswa ke sekolah,” tegas Katheryn.
Katheryn mengapresiasi upaya Indonesia yang telah memprioritaskan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik, sehingga tercipta ruang aman bagi siswa untuk kembali ke sekolah. “Apalagi, Indonesia akan segera memasuki tahun ajaran baru. Ini pilar penting untuk mengembalikan siswa ke sekolah,” ucap Katheryn yang mengamati bahwa kebanyakan negara di masa pandemi memastikan agar setidaknya murid semua jenjang belajar hal-hal fundamental seperti literasi dan numerasi.
Katheryn menilai, dampak buruk pandemi tidak hanya pada pembelajaran, tapi juga kualitas hidup anak, terutama karena isolasi dan pembatasan sosial. “Kita harus paham bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat anak bersosialisasi dan mengembangkan kedewasaan emosional anak. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Dampak learning loss sangat besar, tapi dampak psikososial juga sangat tinggi. Maka itu kita harus berusaha mendukung anak-anak kembali ke sekolah,” tegas Katheryn.
Penelitian menunjukkan, lanjut Katheryn, semakin lama anak-anak berada di luar sekolah, semakin kecil juga kemungkinan mereka kembali ke sekolah. “Kita memang belum keluar dari pandemi, tapi kita sudah punya tindakan-tindakan pengamanan (safeguards), pemahaman yang lebih baik tentang virusnya, vaksin, dan lain sebagainya,” urainya.
Sementara itu, Counsellor of Education and Research, Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Han Xiao Zhang, yang juga menjadi narasumber pada SMB ini, menguraikan komitmen Pemerintah Australia memulihkan pembelajaran yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia.
“Kami sadar pentingnya PTM. Pemerintah pusat dan negara bagian sudah sepakat bahwa sekolah adalah yang pertama buka dan terakhir tutup, dari semua lembaga, ketika terkait pembatasan karena Covid-19. Ini komitmen kami memastikan sekolah adalah hal pertama yang kami prioritaskan,” ucap Han.
Han mengakui Pemerintah Australia melihat banyak efek negatif bagi siswa dan guru saat pandemi, terutama soal memburuknya kesehatan mental dan turunnya kualitas hidup guru dan murid. “Maka itu pemerintah pusat membuat banyak kebijakan kesehatan untuk meningkatkan dukungan pada kesehatan mental guru dan siswa, dan juga menyediakan program tutor bagi siswa yang ketinggalan,” ucap Han.
“Kami fokus pada bagaimana agar guru dapat mendukung siswa kembali ke PTM. Banyak siswa menderita karena ada perasaan ketidakpastian dan putus asa. Kami mendorong para guru mengembalikan struktur dan rutinitas lingkungan pembelajaran bagi siswa,” terang Han.
Sama halnya dengan Indonesia yang merelaksasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk berbagai kebutuhan di masa pandemi, Han juga menceritakan pemerintah federal menyediakan dana tambahan untuk mengimplementasikan protokol kebersihan dan kesehatan. Selain itu, ia juga menjelaskan “Australia juga melakukan relaksasi beberapa larangan Covid-19 tentang pergerakan. Misalnya, Anda guru atau murid, lalu mengalami kontak erat. Anda tetap dibolehkan kembali ke sekolah kalau tidak bergejala dan hasil tesnya negatif,” tutup Han. (jat)
