JAKARTA, BERNAS.ID – Komisi X DPR RI memberikan tanggapan terkait penarikan buku cetak Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) SMP kelas 7.
Komisi X DPR RI berharap dan mengingatkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk lebih cermat dan hati-hati. Tentunya dalam menyusun materi buku-buku pelajaran sekolah.
Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut, pihaknya menyayangkan akan kesalahan materi di buku pelajaran sekolah yang sudah beredar.
Baca juga: Terungkap, Seperti Inilah Buku Pelajaran Anak-Anak Di Wilayah ISIS
“DPR menyayangkan sekaligus mengingatkan Kemendikbud Ristek untuk selektif dalam menentukan penulis buku, apapun jenis bukunya, terutama yang akan menjadi pegangan wajib bagi siswa,” ujarnya dikutip dari laman DPR, Minggu (31/7/2022).
Ramai diperbincangkan di media sosial
Untuk diketahui, kesalahan materi dari buku PPKn SMP kelas 7 yakni terkait konsep Trinitas dalam agama Kristen Protestan dan Katolik yang disebut sebagai Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Selain itu juga ada kesalahan terkait penjelasan agama Buddha yang disebut baru masuk di Indonesia abad ke-8, serta dikembangkan oleh biksu Tiongkok.
Permasalahan ini ramai disorot di media sosial hingga membuat sejumlah pihak melontarkan protes.
Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan ini pun meminta Kemendikbud Ristek melibatkan pakar dari berbagai latar belakang untuk setiap penyusunan materi pembelajaran.
Tentu agar menghindari terjadinya kekeliruan materi di buku pelajaran sekolah maupun hal hal yang memicu kecurigaan antar-pemeluk agama.
Baca juga: Siapkah Sekolah Menyederhanakan Kurikulum Sesuai Renstra Kemdikbud 2020-2024?
“Khusus menyangkut agama, sebaiknya melibatkan penulis yang benar-benar mempunyai keahlian dalam agama dan sebaiknya dari agama yang sama dengan bidang keagamaan yang ditulis,” jelasnya.
Ia mengingatkan, penyusunan buku pelajaran harus melalui proses verifikasi sebelum resmi diedarkan.
Seharusnya melibatkan pakai atau ahli
Dikatakannya, buku pelajaran tidak boleh asal dibuat karena bisa berdampak fatal.
“Menulis tentang agama sebaiknya juga tidak menyangkut dogma dalam agama tetapi lebih menyangkut pemahaman informasi umum tentang agama tertentu,” tegasnya.
“Seharusnya Kemendikbud melibatkan pakar atau ahli yang memang kompeten di bidangnya sejak awal penyusunan buku materi pelajaran,” tandas Andreas. (den)
