YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Ribuan driver ojek online (ojol) memadati halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (12/9/2022).
Mereka menyuarakan beberapa tuntutan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah.
Para driver ojol yang berunjuk rasa merupakan gabungan dari berbagai paguyuban driver yang ada di DIY dengan sebutan Forum Ojol Yogyakarta.
“Kami meminta harga BBM untuk diturunkan. Karena setiap hari kami menggunakan BBM dan kenaikan harga BBM ini sangat luar biasa,” kata Ketua Paguyuban Driver Gojek Jogja (Pagodja), Agus Suwito.
Baca juga: Gema Keadilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Ia mengaku, peserta dalam aksi penyampaian pendapat itu mencapai ribuan orang. Mereka sama-sama menyuarakan rasa keberatan atas kenaikan harga BBM sebab hal itu dinilai menambah pengeluaraan para driver.
“Karena kenaikan dari BBM 30 persen, sedangkan kenaikan aplikator hanya 15 persen. Itu maksimal. Maka tiap hari kami harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bisa menyelesaikan tugas kami sebagai driver,” terang dia.
Baca juga: Para Demonstran Gejayan Memanggil Berbicara
Dalam aksinya, para driver ojol menyuarakan lima tuntutan yakni, pertama menolak kenaikan harga BBM. Apabila kebijakan tersebut tidak bisa dicabut, maka mereka meminta diberikan bantuan subsidi.
Kedua, menuntut cabut izin usaha aplikator yang tidak patuh regulasi.
Ketiga, mereka menuntut agar pemerataan tarif untuk seluruh aplikator dan seluruh pelayanan aplikasi, serta merujuk pada keputusan Kemenhub nomor KP 667 tanggal 7 September 2022.
“Keempat kami minta pemerintah membentuk payung hukum untuk driver ojol. Serta kelima wujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh driver online Indonesia,” terang dia.
Massa meninggalkan halaman gedung DPRD seusai mendengar tanggapan dari ketua Komisi C DPRD DIY Gimmy Rusdin Sianaga.
Gimmy naik ke mimbar dan berbaur bersama massa aksi dari berbagai paguyuban driver ojol di DIY.
Dia berjanji secepatnya akan meneruskan tuntutan para driver ojol ke pemerintah pusat mengenai penolakan kenaikan harga BBM.
Pihaknya juga akan mengupayakan kesejahteraan sosial bagi seluruh driver ojol.
“Dewan provinsi mendukung driver ojol di DIY. Saya ketua Komisi C sangat peduli. Karena masalah ojol wewenangnya pusat, ayo suarakan bersama,” kata Gimmy.
Gimmy menegaskan, Yogyakarta merupakan daerah istimewa. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar pemerintah pusat memprioritaskan DIY dalam upaya kesejahteraan bagi driver ojol.
“Kalau bisa, kami usahakan dari Jogja dulu. Karena Jogja daerah istimewa,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD DIY, Muhammad Yazid, menambahkan daripada pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT), lebih baik para driver ojol lebih diperhatikan eksistensinya di mata hukum.
“Kita sama-sama menuntut daripada diberi BLT lebih baik pemerintah berikan kepastian hukum eksistensi ojol. Ojol bukan hanya tulang punggung tetapi juga dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Yazid lebih berkomentar mengenai kepastian hukum serta aturan antara aplikator dengan mitra.
“Anda sudah bergabung, mereka (aplikator) sudah merasa dibutuhkan, lalu mereka seenaknya menentukan tarif kepada anda. Kita sama-sama menuntut kepastian hukum lebih penting daripada BLT,” tegas dia. (den)
