SLEMAN, BERNAS.ID – Sejumlah warga Dusun Salakan, Trihanggo, Mlati Sleman menyampaikan sikap secara tertulis sebagai bentuk protes kepada Kelurahan Nogotirto, Mlati, Sleman untuk menolak Makam Dusun Blimbing dilewati Proyek Tol Jogja-YIA. Penyampaian sikap tertulis dilakukan saat sosialisasi Jalan Tol untuk Kalurahan Nogotirto, Trihanggo, dan Tirtoadi.
Simul, perwakilan warga Salakan Trihanggo Mlati Sleman mengatakan pernyataan protes secara tertulis penolakan makam terdampak proyek tol sebagai wujud menjaga silahturahmi kepada leluhur. “Saya minta pertimbangan dengan sangat, jangan dari norma hukum saja, tapi tolong dari norma adat dan agama harus dipelajari,” tuturnya, Senin (5/12).
“Rencana, akan kena exit tol. Kami keberatan kalau makam itu kena karena wujud bagi saya menjunjung adat. Satu area makam dengan banyak kuburan dari nenek moyang,” imbuhnya.
Baca Juga Sleman Siap Menjadi Sentra Tanaman Kopi
Ia menyatakan para warga sepakat tidak menerima relokasi makam untuk terkena jalan tol. “Kami tidak menerima relokasi, tidak menerima rembugan harga mati. Undangan itu mendadak, tiga hari sebelumnya. Kami langsung mengambil sikap dan datang ke Kelurahan Nogotirto dengan baik tanpa ada paksaan satu apapun,” ujarnya.
Heru Purnomo, Tim Persiapan Tol sekaligus Fungsional Perancang Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham DIY mengatakan sosialisasi ke warga ini baru tahap awal bahwa di wilayah Trihanggo Mlati Sleman akan ada pembangunan tol.
Ia mengatakan pihak yang diundang ini belum tentu tanahnya terdampak pembangunan tol. “Baru diundang sosialisasi, tapi belum ditetapkan lokasi. Akan dijelaskan apa saja trasenya dan berapa bidang tanah. Setelah itu proses pengadaan tanah di forum sosialisasi,” tutur Heru.
“Nantinya akan terjadi komunikasi terkait informasi awal hal-hal yang diinginkan dan diketahui pihak yang diundang dalam sosialisasi,” imbuhnya.
Baca Juga Dubes Norwegia Sebut Yogyakarta Akan Banyak Lahirkan Pemimpin
Dalam sosialisasi ini, Heru menyebut akan dilakukan pendataan awal untuk memastikan bidang tanahnya termasuk peralihan hak, entah itu, waris, dan jual beli. “Yang disosialisasi, belum tentu kena Tol. Kalau di konsultasi publik, itu sudah pasti (terdampak tol),” katanya.
Terkait sikap protes tertulis dari warga, Heru mengaku akan mempelajari terlebih dahulu yang bersama instansi yang terlibat untuk mengambil langkah. (jat)
