JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan peluang vaksinasi COVID-19 berbayar di masa mendatang. Vaksinasi gratis diprakirakan hanya untuk masyarakat yang tercatat dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Peluang itu juga muncul saat Kemenkes menduga transisi dari pandemi ke endemi akan terjadi pada tahun ini.
“Mungkin nanti vaksinasi gratis kami paketkan dalam PBI dan itu hanya vaksin dalam negeri,” kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Baca juga: Tak Sanggup Biayai Lagi, Pemerintah Siapkan Skema Booster Vaksin Berbayar
“Sedangkan vaksin lainnya akan kami masukkan seperti vaksinasi rutin saja seperti vaksin influenza. Toh harganya berkisar antara US$5-US$10. Kalau saya lihat harga vaksin di dunia ya. US$10 dolar kan artinya masih di bawah Rp200 ribu,” sambung dia.
Baca juga: 70 Persen Warga Indonesia Tolak Booster Vaksin Berbayar
Dalam paparan strategi vaksinasi COVID-19 2023, ia menjelaskan masyarakat non-PBI nantinya dapat membeli vaksinnya melalui apotek dan rumah sakit secara umum.
Hal itu, kata Budi, serupa dengan vaksinasi meningitis atau vaksinasi influenza yang umum biasa dilakukan di fasilitas kesehatan. Menurutnya, mekanisme itu membuat beban negara bakal terfokus pada masyarakat kurang mampu.
“Sehingga dengan demikian beban negara akan terkonsentrasi ke masyarakat-masyarakat yang miskin saja dan itu akan di-cover dengan mekanisme normal melalui PBI. Itu rencana kami ke depan,” ungkap Budi.
Tak hanya itu, Budi mengatakan vaksinasi booster mendatang berkemungkinan harus tetap berjalan setiap 6 atau 12 bulan sekali. Ia pun menekankan masyarakat tidak mampu bisa vaksinasi gratis karena dibayarkan negara.
Sedangkan masyarakat mampu dapat menggunakan vaksin berbayar.
“Toh harganya kan sekarang sudah sekitar US$5-US$10 dolar, harganya satu vaksinasi. Jadi harusnya kalau itu enam bulan sekali untuk masyarakat yang golongan mampu harusnya mereka bisa,” katanya. (den)
