YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Dalam rangka memberikan pemahaman tentang ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi baik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi itu sendiri, khususnya penyelenggara jasa akses internet dan umumnya bagi masyarakat, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengadakan kegiatan Sosialisasi dan FGD Tertib Penyelenggaraan Telekomunikasi Dengan Tema “Frekuensi Yang Aman Untuk Telekomunikasi Yang Nyaman”.
Acara digelar Rabu, 23 Agustus 2023 di Kota Yogyakarta, diikuti oleh puluhan perwakilan penyelenggara jasa komunikasi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Wayan Toni Supriyanto menjelaskan, kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan jasa komunikasi masih banyak masalah terkait ketidaktertiban. Yang pertama adalah masih maraknya judi online yang harus diberantas.
“Kemarin ada selebgram di Bogor ditangkap karena mengiklankan judi online. Ini adalah gebrakan dari aparat penegak hukum yang didukung kita,” jelasnya.
Baca juga: SpaceTech Transcelestial Masuki Industri Baru Termasuk Manufaktur Dengan NTT Ltd
Ia menjelaskan masalah lain adalah terkait jasa jual kembali. Banyak yang dilakukan yang tidak memenuhi aturan, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat.
“Karena itu kita duduk bersama di sini supaya bagaimana jasa jual kembali itu tidak melanggar aturan,” imbuhnya.
Masalah lain menurut dia adalah larangan pemakaian frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz oleh ISP. Hingga kini masih ditemukan penyalahgunaan pemakaian frekuensi tersebut.
“Frekuensi itu terbatas, sehingga harus dikelola dengan baik,” tegasnya.
Baca juga: 3 Rekomendasi Paket Wifi Murah Yang Cocok Dipasang Di Rumah
Sementara itu, Ignatius Trihastono selaku Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta menjelaskan, infrastruktur komunikasi saat ini kurang dipahami dengan baik oleh berbagai pihak.
Padahal sebentar lagi kita akan masuk ke era 5G. Namun ia mengingatkan, pembangunan infrastruktur komunikasi harus selaras dengan kondisi estetik kota.
“Pembangunan teknologi komunikasi tidak boleh bertabrakan dengan aspek estetika perkotaan,” tegasnya. (den)
