YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Dalam sebulan terakhir harga komoditas pangan khususnya beras mengalami kenaikan tajam. Komisi B DPRD DIY menyebut, warga masyarakat khususnya ibu rumah tangga mulai mengeluhkan kenaikan ini.
“Hasil pemantauan di lapangan pagi ini, harga beras kualitas medium naik sekitar Rp 50 sampai Rp100 per kg dari harga dua hari lalu,” ucap Andriana Wulandari, Ketua Komisi B DPRD DIY, Kamis (14/9/2023).
Ia meneruskan, pemerintah pusat sudah berupaya mengantisipasi termasuk menambah impor. Ini karena beras menjadi kebutuhan pokok dan rentan politisasi. “Pemerintah, termasuk pemda DIY perlu sat-set, langkah cepat mengantisipasinya,” imbuhnya.
Ia menyebut, pada September 2022 harga beras medium mencapai sekitar Rp 11 ribu per kg. Bulan ini, beras dengan kualitas yang sama harganya sudah mencapai Rp 13.500 per kg.
Baca juga: Jokowi Ajak Rakyat Bersyukur Karena Harga Beras Tidak Naik
“Sangat mungkin harga ini berbeda pada setiap pasar dan masih berpotensi naik lagi. Tentu hal ini menjadi beban masyarakat,” kata Andriana.
Politisi PDI Perjuangan yang akrab dipanggil Ndari ini menjelaskan pihaknya sudah melakukan pemantauan lapangan di beberapa pedagang beras di Yogyakarta.
“Ditemukan memang ada kenaikan harga beras pada semua jenis, baik yang kualitas medium maupun premium. Meskipun harga naik, dari sisi persedian terpantau masih aman dan cukup sehingga tidak perlu ada kepanikan,” tegasnya.
Dia berharap harga beras ini segera kembali ke posisi normal agar tidak menjadi beban baru bagi masyarakat. Karena ini masuk tahun politik, kenaikan harga ini juga sangat mungkin akan dipolitisasi.
Baca juga: Kemendag Pantau Perkembangan Harga Beras
Padahal, kata dia, kenaikan harga itu disebabkan oleh banyak faktor termasuk dampak el nino dan kebijakan berbagai negara yang selama ini menjadi eksporter membatasi untuk cadangan pangan domestiknya.
Ndari mengusulkan beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan harga pangan ini.
Dalam jangka pendek, kata dia, jika dipandang perlu Pemda DIY bersama kabupaten dan kota segera melakukan operasi pasar dengan sasaran yang teridentifikasi sehingga tepat sasaran. Hal ini akan melengkapi program bansos pemerintah pusat berupa subsidi beras pada keluarga kurang mampu.
Jangka menengah berupa penguatan kapasitas produksi padi oleh petani DIY perlu ditingkatkan. Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi prioritas. Selain itu, stimulus dan edukasi pupuk ramah lingkungan sangat penting karena komponen biaya pertanian yang cukup tinggi selain upah tenaga kerja juga biaya pupuk.
Dalam jangka panjang, lanjut dia, program kemandirian pangan diwujudkan secara berkelanjutan. Pendekatan budaya, seperti pengembangan Lumbung Mataraman, menjadi salah satu model untuk kemandirian pangan.
“Perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki inovasi pertanian,” tandas dia. (den)
