YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab Sleman) melalui Dinas Koperasi Kabupaten Sleman meluncurkan kegiatan Gerakan Berantas Renternir Berkedok Koperasi Ilegal (Gerebek Koperasi Ilegal). Inovasi ini bertujuan untuk menekan praktek rentenir atau pinjaman ilegal yang meresahkan pedagang dan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
Baca Juga Kepala Dispertaru DIY Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa
Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, pada hari Rabu (1/11/2023). Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 100 tamu undangan dari SKPD di Kabupaten Sleman, Kapanewon se-Kabupaten Sleman, para pedagang pasar, UMKM, Koperasi, BUKP, Bank Sleman, Bank Sleman Syariah, BUKP.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, Haris Martapa menyampaikan kegiatan bertujuan untuk memberdayakan para pelaku UMKM yang didalamnya termasuk para pedagang pasar. “Kegiatan ini muncul dari keprihatinan kami, melihat banyak pelaku UMKM yang di dalamnya termasuk para pedagang pasar ini terjerat pinjaman-pinjaman ilegal,” tuturnya.
“Dalam kegiatan ini kami mengandeng beberapa mitra diantaranya koperasi yang ada di Kabupaten Sleman, Bank Sleman, Bank Sleman Syariah, BUKP dan Baznas untuk bersinergi melakukan proses take over para pelaku usaha dari jeratan renternir,” imbuhnya
Lanjut tambahnya, program Gerebek Koperasi Ilegal memiliki beberapa tahap, mulai dari sosialisasi koperasi dan lembaga keuangan yang legal, proses take over pinjaman dari renternir ke lembaga keuangan legal, membuat surat edaran dari Bupati tentang larangan melakukan kegiatan renternir di pasar-pasar, sentra UKM dan tempat aktivitas perekonomian. Selain itu juga dibentuk kantong-kantong pra koperasi untuk mengoptimalkan gotong-royong dan saling membantu antar koperasi.
Sebagai pilot project, kegiatan ini sudah menyasar 4 lokasi, yaitu di Pasar Kebonagung, Pasar Tempel, Pasar Gentan dan Pasar Prambanan. Kegiatan ini diikuti oleh 200 pedangang di 4 pasar tersebut. Kemudian, sudah dilakukan proses take over pinjaman yang diikuti 94 orang pedagang pasar dan 51 di antaranya mengalihkan pinjamannya ke lembaga keuangan yang legal.
Baca Juga Lurah Aktif Caturtunggal Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Tanah Kas Desa
Sementara itu, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan kegiatan Gerebek Koperasi Ilegal sebagai salah satu kegiatan untuk menguatkan para pelaku usaha, UMKM dan para bedagang pasar untuk lebih berdaya dan tangguh. Menurutnya, perlu adanya kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalah rentenir ini.
“Pastinya ini tidak mudah maka perlu kolaborasi semua pihak. Semoga dengan proyek perubahan Gerebek Koperasi Ilegal yang digagas Kepala Dinas Koperasi UKM Sleman ini dapat mewujudkan koperasi Sleman yang jaya dan tangguh serta UMKM Naik Kelas,” tukasnya. (jat)
