JAKARTA, BERNAS.ID – Jaringan serat optik merupakan teknologi yang menjanjikan untuk menyediakan konektivitas internet yang dapat menghubungkan Nusantara, namun usaha pemerintah memperluas jangkauan jaringan ini ke seluruh penjuru negeri.
Banyak menemui tantangan berat termasuk topografi dan geografi negara kepulauan, keterpencilan daerah serta belum meratanya infrastruktur pendukung seperti jalan dan listrik.
“Topografi negara kepulauan serta belum meratanya infrastruktur pendukung yang diperlukan, mengakibatkan tidak saja kesulitan dalam pembangunan jaringan yang efektif tetapi juga membutuhkan investasi besar,” ujar Muhammad Nidhal Peneliti Muda Center for Indonesian Policy Studies dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).
“Di sinilah swasta dapat berperan, karena itu pemerintah perlu memberikan sejumlah insentif kemudahan untuk menarik investasi swasta dalam menjembatani jurang digital dan menyediakan akses internet cepat dan dapat diandalkan secara merata,” imbuhnya.
Baca Juga : Bupati Gunungkidul Resmikan Pembangunan Internet Publik dan Infrastruktur Air Bersih
Kondisi geografis dan tidak tersedianya infrastruktur pendukung menghadirkan tantangan logistik tersendiri serta selain memakan waktu juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi.
Agar dapat efektif dalam menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dan dapat diandalkan, jaringan serat optik perlu berfungsi dengan optimal hingga ke pelanggan akhir.
Namun keterpencilan dan topografi seringkali membuat konektivitas pada mata rantai telekomunikasi paling ujung, dikenal sebagai last mile connectivity, masih jauh dari harapan.
Kendati kapasitas serat optik besar, dalam banyak kasus, kapasitas tersebut berkurang ketika memasuki daerah tertentu karena terhambatnya transmisi di segmen last mile.
Pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa peraturan dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pengembangan jaringan serat optik di Indonesia.
Namun operator masih sering menghadapi tantangan seperti proses perizinan yang berbelit dan pungutan daerah atas pemanfaatan fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah.
Peraturan-peraturan juga belum terintegrasi dan seringkali peraturannya berbeda tergantung tingkat pemerintahnya atau kementerian/lembaga yang terkait. Diperlukan integrasi serta penyederhanaan regulasi dan proses perizinan.
Baca Juga : Positif, Kreatif, dan Aman di Internet, Jangan Lakukan Hal Konyol Seperti Ini
Lemahnya integrasi peraturan yang ada saat ini tidak saja menyulitkan operator, tetapi juga mencegah masyarakat menikmati internet yang berkualitas.
Kombinasi kemitraan publik dan swasta, investasi yang tertarget dengan baik serta dukungan regulasi menjadi sangat penting dalam meluaskan jaringan serat optik fiber untuk menghubungkan penduduk Nusantara ini.
Penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah perbaikan keterjangkauan, mutu serta meratanya akses internet untuk memastikan masa depan digital yang mendukung Indonesia Emas 2045. (*/cdr)
