YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Aliansi Masyarakat Yogya yang berhimpun dalam wadah Gerakan Peduli Bangsa, terdiri atas akademisi, tokoh agama, maayarakat, mahasiswa, emak-emak dan pemuda melakukan aksi damai menolak pemilu brutal, Rabu (28/2/2024) di halaman Kantor KPU DIY.
Aksi yang diikuti ratusan orang ini, mencermati situasi dan kondisi Berbangsa dan Bernegara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhir-akhir ini sedang tidak baik-baik saja.
Untuk itu dirasa perlu upaya bersama dengan mengambil langkah-langkah strategis dan mengedepankan prinsip-prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar guna mewujudkan keadilan dan kedamaian untuk semua.
Baca Juga : Marak Upaya Gusur dan Geser Suara, Mahfuz Sidik: Ini Bentuk Praktik Kecurangan Pemilu Legislatif
Ketua Wanita Syarikat Islam Yogyakarta, Erlina yang juga merupakan perwakilan Gerakan Bela Negara yang ikut tergabung dalam Gerakan Peduli Bangsa menyebut, KPU yang diamanati oleh Undang-Undang sebagai penyelenggara pemilu dipandang telah melakukan pembohongan publik.
Hal itu menurut Erlina, terlihat dari beberapa kebohongan publik yang disampaikan KPU melalui media massa baik Quick Count maupun Real Count yang dianggap tidak sesuai dengan hasil sebenarnya.
“Perbedaan jumlah suara di website KPU bukan kesalahan input, tapi kejahatan IT yang memang sudah direncanakan, sehingga kami mohon KPU untuk menghentikannya,” kata Erlina.
Dia juga menegaskan, pelanggaran yang terjadi telah terstruktur, sistematis, dan massif, baik sebelum hari H sampai dengan setelah hari H.
Ditengah aksinya, Gerakan Peduli Bangsa menyampaikan pernyataan sikap, yaitu:
1. Menolak segala bentuk kecurangan dalam Pemilu 2024
2. Mendesak KPU dan Bawaslu menghentikan tayangan hasil hitung cepat (Quick Count) dan hasil hitung real (Real Count) oleh KPU hasil Pemilu 2024 di seluruh media
3. Mendesak dilakukannya audit forensic terhadap IT KPU (Sirekap)
Baca Juga : Pilpres Bakal Satu Putaran, Fahri Hamzah Ajak Pemilih 01 dan 03 Segera Merapat ke Prabowo-Gibran
4. Mendesak penyelenggara Pemilu untuk mendiskualifikasi Paslon 02 (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka) karena melanggar konstitusi dan merusak tatanan demokrasi
5. Mendesak DPR RI untuk menjalankan hak angket untuk menyelidiki segala pelanggaran Undang-Undang dalam pelaksanaan Pemilu 2024
6. Menuntut pemakzulan Jokowi selaku Presiden RI yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi
7. Jika semua tuntutan kami diataa tidak dilaksanakan, maka kami menolak semua hasil Pemilu 2024. (cdr)
