JAKARTA, BERNAS.ID – Sebagaimana diketahui bahwa saat ini tengah berproses penyusunan Rancangan Undang – Undang Kepariwisataan pengganti UU No. 10/2009. Hal ini dilakukan mengingat UU Kepariwisataan yang ada selama ini telah berlaku selama 15 tahun dan perkembangan jaman mendorong terjadinya berbagai perubahan.
“Kami menyambut baik hal tersebut sebagai tanggung jawab kita bersama dalam merespon kondisi terkini. Dan kami dari Association of Hospitality Leaders Indonesia telah mengirimkan beberapa masukan dari aspek industri pariwisata,” ujar I Ketut Swabawa, Ketua Umum DPP AHLI ketika dihubungi wartawan Bernas.id melalui telepon, Kamis (6/6/2024).
Swabawa menjelaskan, RUU Kepariwisataan mendatang diharapkan berkonsep kebaruan, inovasi dan adaptif.
Baca Juga : Tingkatkan Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara di Yogyakarta, Kadin DIY Bidang Pariwisata Menggelar FGD
“Dinamika industri dan pola hidup penduduk dunia bersifat dinamis. Dinamika tersebut mendorong kita harus menyiapkan new paradigm yang adaptif dalam setiap dinamika. Kemajuan TIK dan transformasi budaya antar bangsa harus diantisipasi dengan inovasi berbasis kebudayaan kita,” jelasnya.
Dijelaskannya bahwa DPP AHLI telah bersurat ke Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf RI pada beberapa waktu lalu. Masukan yang diberikan merupakan respon terhadap rancangan UU yang baru disusun dan beredar di publik.
Secara garis besar ada 3 hal utama yang diusulkan yakni menyangkut : 1). Keseriusan program Sustainable Tourism yang terukur; 2). Perlindungan kebudayaan dan nilai kearifan lokal, serta 3). Pembangunan SDM Pariwisata.
Secara substansi melalui surat yang ditembuskan juga ke Menparekraf tersebut, AHLI juga mengkritisi dan memberikan masukan untuk beberapa pasal seperti perlunya mengatur penggunaan teknologi digital dan TIK dalam industri pariwisata, HAKI, pelaksana sertifikasi kompetensi, pemberdayaan masyarakat di destinasi, ekonomi kreatif, tentang perlunya usaha dan pelaku pariwisata menjadi anggota asosiasi kepariwisataan dan lainnya.
Baca Juga : PHRI Gunungkidul Menggelar Aksi Sosial Bersih Pantai Kukup
Pihaknya menganggap sangat penting untuk mengatur keanggotaan pengusaha dan pekerja pariwisata dalam asosiasi baik asosiasi lembaga, usaha maupun profesi.
“Karena salah satu pasal menyebutkan bahwa Gabungan Asosiasi Kepariwisataan merupakan mitra pemerintah termasuk mengkoordinasikan dengan anggota asosiasi terkait penyelenggaraan kepariwisataan,” kata Swabawa.
“Sehingga menjadi anggota salah satu asosiasi sesuai bidang usaha atau profesi perlu diatur dan menjadi kewajiban para pengusaha dan pekerja pariwisata. Ini akan bisa mengakselerasi upaya untuk mewujudkan standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan secara nasional,” pungkasnya. (*)
