YOGYAKARTA, BERNAS.ID- Para korban kasus jual beli apartemen Malioboro City Regency Yogyakarta terus memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan unit apartemennya. Mereka mendesak pengembang Inti Hosmed bisa segera merealisasikan SHM SRS untuk para korban yang telah lebih dari 10 tahun memperjuangkan nasibnya.
Terbaru, mereka akan mengelar aksi pada 1 Juli 2024 mendatang dengan berbagai atraksi unik dan menarik. Salah satunya, membawa dan mengarak tumpeng dengan ubarampe bernuansa budaya Jawa. Aksi unik dengan membawa nasi tumpeng merupakan simbol perlawanan para korban dengan mengedepankan nilai-nilai adat budaya Jawa.
Dalam aksi keprihatinannya, mereka tetap mendesak Polda DIY dan Kejati segera melakukan penegakan hukum secara tegas dan adil.
Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Malioboro City (P3-SRS), Edi Hardiyanto, mengatakan rencananya aksi akan digelar di dua lokasi yakni Polda DIY dan Kejati DIY. Namun, karena bertepatan dengan Hari Bhayangkara, aksi tumpengan hanya akan digelar di Kejaksaan Tinggi.
Tak hanya itu, para korban apartemen Malioboro City bahkan akan membagi-bagikan nasi tumpeng kepada masyarakat di Yogyakarta bertepatan dengan Hari Bhayangkara tersebut.
“Aksi rencananya memang akan digelar di dua lokasi yakni Polda DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY, dengan aksi budaya mengarak sekaligus memberikan tumpeng. Namun karena bertepatan dengan Hari Bhayangkara 1 Juli itu, maka kita hahya akan bergerak ke Kejati. Namun tumpeng untuk Polda tetap akan kita arak di sepanjang rute menuju Kejati DIY. Kita juga akan membagi-bagi nasi tumpeng kepada masyarakat,” tutur Edi.
Sebelumnya, Edi mengatakan perwakilan korban Malioboro City telah melakukan pertemuan dengan CEO MNC, Hari Tanoe, Kamis (20/06) di Jakarta. Ia menjelaskan tujuan pertemuan dengan Hari Tanoe sebagai CEO MNC agar mereka mendapatkan segera hak-hak kepemilikan apartemen.
“Tujuannya untuk dapat memproses perijinan SLF agar apa yang menjadi hak para pemilik atau konsumen yg menjadi korban Inti Hosmed sebagai developer. Kita berharap agar segera mendapatkan legalitas kepemilikan berupa SHM SRS,” terang Edi.
Perjuangan mendapatkan hak telah dilakukan para korban selama hampir 11 tahun, tapi hingga saat ini hanya bisa menunggu dan tidak ada kejelasan dari pihak pengembang Inti Hosmed maupun MNC sebagai pemilik SHGB objek berupa tanah yang berdiri berupa hotel dan apartemen.
“Pihak MNC berkomitmen segera menyelesaikan permasalahan ini, terutama hak legalitas konsumen,” jelas Edi.
Para korban juga mendesak perlu adanya peran serta dari Pemerintah Kabupaten Sleman dengan kebijakan atau diskresi karena kasus ini sudah lama dan memiliki kekhususan di mana banyak konsumen atau masyarakat yang dikorbankan oleh pihak pengembang.
“Kita akan terus berjuang agar segera diberikan SHM SRS, dimana itu hak dari pihak konsumen yang sudah membayar lunas,” pungkas Edi. (jat)
