JAKARTA, BERNAS.ID – Sejumlah tokoh bangsa mengingatkan bagi calon kepala daerah dari petahana atau incumbent yang memutasi pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), merupakan pelanggaran dan dapat didiskualifikasi.
“Dia melanggar ketentuan Putusan MA Nomor 570 tahun 2016 tentang Pilkada. Karena Orang itu telah menyalahgunakan wewenangnya,” kata Pengamat pemerintahan yang juga mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan.
Hal itu dikatakan Djohermansyah dalam dialog publik yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (Fokad) dengan tema “Fenomena Kepala Daerah Incumbent Melakukan Mutasi Jabatan Menjelang Pilkada 2024: Telaah Terhadap Netralitas Birokrasi dan Implikasi pada Sistem Demokrasi”, Jumat (4/10/2024).
Baca Juga : Debat Pilkada Jakarta, KPU DKI: Nama Panelis Ditentukan saat Teknikal Meeting
Sementara itu, Pengamat pemilu yang juga peneliti Perludem, Titi Anggraini menegaskan, pilkada adalah pemilu yang harus tunduk pada undang-undang serta patuh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Pilkada adalah pemilu. Tak ada pembedaan pilkada dan pemilu, karena itu, harus patuh pada asas luber jurdil, demokratis.
Sehingga pemilu jadi bermakna, tidak sekadar simbolik, ritual, seremoni. Penyelenggaranya netral dan profesional, pemilihnya terdidik,” kata Titi.
Untuk itu, kata dia, birokrasi harus netral, dan tak boleh dipolitisasi, atau berpolitik praktis.
Petahana, ujarnya, juga tak boleh melakukan penggantian atau mutasi jabatan ASN hingga masa akhir jabatannya.
Hal senada disampaikan ahli Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva. Menurutnya, ada ancaman yang sangat tegas terhadap demokrasi jika ada petahana yang melakukan mutasi seperti ini.
Baca Juga : Laksanakan Pencegahan, Bawaslu Gunungkidul Lakukan Identifikasi Pemetaan Wilayah Kerawanan Pilkada 2024
Hamdan mencontohkan apa yang pernah ditanganinya sewakti menjabat Ketua MK. Di Pilkada 2009, ia mendapat banyak temuan hasil pilkada yang akhirnya dibatalkan.
Hal tersebut karena petahana memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan birokrasi, serta memanfaatkan kebijakannya untuk memenangkan dirinya.
“Kekuatan incumbent memiliki ruang besar untuk memanfaatkan jabatan, memanfaatkan birokrasi, memanfaatkan kebijakan, seperti bansos.
Pernah bupati memutasi lebih dari 10 camat. Camat datang ke MK dan protes. MK memutuskan ini membahayakan demokrasi, merusak demokrasi dengan mamanfaatkan jabatan untuk kepentingan dirinya,” kata Hamdan.
Pengamat politik UI, Chusnul Mariyah, yang juga menjadi pembicara mengatakan, sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, birokrasi tak pernah benar-benar netral.
Di masa Orde Baru misalnya, Golkar juga selalu memanfaatkan birokrasi.
“Suap politik, korupsi, satgas pemenangan sampai tingkat polsek. Apakah birokrasi korban atau pemain? Golkar melalui Korpri, birokrasi selalu terlibat secara terpaksa atau sukarela,” ujar Chusnul.
Bahkan, menurutnya tak perlu ada pilkada langsung sebagaimana yang diterapkan di Indonesia saat ini.
“Saya tak setuju desentralisasi kabupaten atau kota. Pilkada cukup di tingkat provinsi saja,” kata dia.
Diketahui, Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November 2024 di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota, dimana banyak juga para petahana yang kembali maju untuk periode keduanya. (DID)
