JAKARTA, BERNAS.ID – Dengan hasil Pilkada yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Desember 2024, termasuk untuk DKI Jakarta, Polri mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga stabilitas sosial dan kedamaian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro menekankan pentingnya menghormati keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memahami bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi.
Baca Juga : Kapolri Sebut Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Perhatian Bersama
“Perbedaan itu adalah hal yang biasa, tetapi mari kita jaga kebhinekaan demi persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Tjahyono di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Tjahyono juga mengingatkan bahwa segala bentuk sengketa yang timbul harus diselesaikan melalui jalur hukum, yakni Mahkamah Konstitusi. “Kami berharap proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan damai,” tambahnya.
Selain himbauan, Polri juga menerapkan pendekatan proaktif untuk menjaga kondusivitas melalui Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS). Operasi ini melibatkan berbagai unit, termasuk patroli dunia maya oleh unit siber.
Baca Juga : Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar Meski Ada Tantangan Bencana Alam
Brigjen Yuyun Yudhantara, Wakil Operasi Nusantara Cooling System, menjelaskan bahwa patroli siber ini bertujuan mencegah penyebaran konten yang dapat memicu konflik. “Patroli dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga Polres untuk memastikan ketertiban,” ungkapnya.
Sistem ini bukan hanya mengandalkan pemantauan, tetapi juga menggalang partisipasi tokoh masyarakat, agama, dan pemuda untuk menjadi penyejuk di tengah masyarakat.
Ajakan Polri ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat menjaga harmoni pasca-pemilu. Polri berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan.
“Kita harus mengikuti sistem yang ada dan menghormati keputusan KPU,” tegas Tjahyono.
Polri menegaskan bahwa menjaga kedamaian adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya aparat keamanan tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika perbedaan dihormati dan persatuan dijaga. (DID)
