BERNAS.COM, BANDUNG – Gubernur Jabar Terpilih Dedi Mulyadi tidak bentuk tim transisi sebagaimana Pemimpin Provinsi Jawa Barat sebelumnya, apa alasannya?
Pandangan itu disampaikan Dedi Mulyadi di dampingi Erwan Setiawan, wakilnya saat memberikan sambutan di acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Kamis 8 Januari 2025.
Dedi Mulyadi mengatakan, masa transisi adalah masa membangun komunikasi dan beradaptasi antara pemimpin lama dengan pemimpin baru.
“Di era transisi ini, saya tidak akan membentuk tim transisi. Cukup melakukan komunikasi saja. Antara Gubernur terpilih dengan Pj Gubernur dan seluruh perangkat daerah, bukankah visi misi sudah ada,” katanya di sebuah hotel di kawasan Jalan Setiabudi, Isola, Sukasari, Bandung.
Dengan tidak dibentuknya tim transisi, kata KDM, sapaan untuk Dedi Mulyadi, atau Kang Dedi Mulyadi, pembiayaan politik bisa efisien.
BACA JUGA : Jabar Istimewa! Kebijakan Kurang Relevan, AMS Siap Memberikan Respon
Keuntungan lainnya, pemerintah daerah terhindar dari campur tangan, pihak yang berasal dari luar perangkat daerah, dari luar kekuatan partai politik yang ada di dewan perwakilan rakyat dan pemerintah daerah.
Dalam perspektif ke depan, jelas KDM lagi, seluruh kebijakan anggaran bisa ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur dan perangkat kerjanya. DPRD dengan perangkat kerjanya.
“Sehingga, tidak ada yang menyusun anggaran di luar perangkat kerja itu,” jelasnya.
Kebijakan itu dipilih, agar fokus pembangunan mengarah kepada, apa yang menjadi kebutuhan publik, yang terhampar sangat luas.
“Para petani irigasinya banyak yang rusak, jalan banyak yang rusak, sampah di kota menumpuk, sekolah belum menampung seluruh kebutuhan masyarakat, sampai tingkat SMA. Puskesmas belum terbngun dengan baik, rumah sakit masih antre di RSHS. Mau operasi saja antreannya sampai 6 bulan,” bebernya.
BACA JUGA : Siswa SMAN 5 Sukabumi Menikmati Program MBG, Dagingnya Terlalu Keras
Agar kebutuhan publik yang terhampar luas itu bisa terpenuhi, jawabannya kata Dedi Mulyadi cuma satu. Mengefisiensikan seluruh belanja pemerintah, agar terarah untuk kepentingan publik.
“Kalau mengefisiensikan berarti jumlah orang yang ngurus anggaran harus sedikit, karena semakin banyak orang yang ngurus anggaran, semakin banyak honor yang dikeluarkan, maka akan semakin sedikitlah anggaran untuk kepentingan rakyat. Itu prinsip dasar pengelolaan anggaran kita,” katanya.(ARIS)
