BANDUNG, BERNAS.ID – Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Pengembangan SDM, Riset Teknologi, Inovasi, Pendidikan, Pelatihan dan Budaya Hadi Suwastio Cokrodimejo sepakat dengan rencana Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar yang akan meningkatkan SDM dan ketenagakerjaan.
“Sebab hal itu juga menjadi PR bersama, Kadin Jabar ingin menyelaraskannya dengan program pemerintah, kita tahun jumlah penduduk Indonesia itu 277 juta sementara jumlah penduduk Jawa Barat 50 juta,” katanya.
Dengan jumlah penduduk sebanyak itu kata Hadi yang juga menjabat sebagai Direktur Kadin Academy tentunya masalah SDM dan ketenagakerjaan menjadi masalah yang serius yang harus dikerjakan.
BACA JUGA : Pagar Laut Bekasi, UPTD : Tak Ada Pemagaran, Bambu Bagian dari Kontruksi Pembuatan Tanggul
“Kuncinya adalah mengembangkan SDM yang sesuai dengan perkembangan industri, kemampuan kita agar bisa meningkatkan kesejahteraan penduduknya,” terangnya.
Kadin Jabar kata Hadi, melihat ke depan industri yang harus dimunculkan agar bisa mengembangkan ekonomi Indonesia adalah pengolahan pangan, pertanian, perikanan.
“Masalah energi ke depan itukan masalah food energy water (ketahanan pangan, energi dan air),” jelasnya.
Agar bisa menjadi industri yang membangun, Kadin Jabar jelas Hadi terlibat dalam upaya vokasi nasional, vokasi daerah.
“Negara maju di manapun itu, 60 persen vokasinya yang harus didorong,” terangnya.
BACA JUGA : KKP Segel Pagar Laut di Pesisir Kabupaten Bekasi, Katanya Milik Pemprov Jabar
Agar bisa wujudkan vokasi itu, Kadin Jabar terlibat aktif dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenagakerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
“Kita mendukung. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Dedi-Erwan un tampaknya mendukung penuh vokasi. Kita sekarang punya 28 juta tenaga kerja produktif, tingkat pengangguran terbuka (TPT), tinggi. Nomor 2 di Indonesia,” ungkapnya.
Tingkat pendidikan SMK, Diploma dan Sarjana menyumbang cukup tinggi TPT. Untuk itulah skill worker perlu dinaikkan, begitu pula dengan ketabahan dan ketekunan mereka dalam bekerja.
Selain itu, investasi yang masuk juga perlu didorong, harus mengutamakan pekerja Jabar, tenagakerjanya nggak perlu impor dari Jawa Tengah dan Jawa Timur lagi. Semua tidak lain dikarenakan jumlah tenaga kerja tingkat SMK pertahunnya saja bisa mencapai sejuta.
“Jadi setidaknya 600 ribu tenaga kerjanya harus dari Jabar sendiri,” terangnya.
BACA JUGA : Kadin Berkomitmen Menginisiasi Program Pembangunan Ekonomi Nasional
Untuk mewujudkan soft skill dan hard skill yang baik, Kadin Jabar terlibat aktif dalam vokasi daerah. Tim vokasi daerah itu Ketuanya adalah Sekda Jabar, sementara Wakil Ketua berasal dari Kadin Jabar dari Disdik Jabar dan dari Disnaker Jabar.
“Kadin Jabar diwakili saya (Hadi Suwastio Cokrodimejo) atau menjadi wakil ketua tim koordinasi daerah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi,” jelasnya.
Dengan meningkatnya soft skil dan hard skill diharapkan pekerja dari Jawa Barat itu terserap.
Selain itu, Kadin Jabar juga mendorong agar regulasi impor di kurangi supaya industri kecil maju, UMKM maju.
Kadin Jabar kata Hadi juga tegaskan industri padat karya masih diperlukan di Jawa Barat, dan ini yang perlu dipahami oleh pejabat daerah supaya tidak ada lagi kasus mereka lari ke Jawa Tengah.
Di Jawa Barat ini, terang Hadi masalah politik dalam hal pengupahan tidak boleh suka-suka lagi, harus ada keterlibatan Pemerintah Daerah Provinsi.
Sarjana Nganggur
Soal Kenapa Tingkat Pengangguran SMK tinggi, Hadi mengatakan ada banyak masalah jumlah SMK 3000, terdiri dari 300 negeri dan 2700 swasta.
“Banyak yang tidak siap peralatannya, gurunya kurang di negeri pun gurunya banyak yang pensiun jadi semuanya perlu ditingkatkan,” katanya.
Hadi mengatakan demikian karena dia mengetahui sekolah vokasi itu komplek dan mahal. Pihak sekolah harus siapkan peralatannya– ini tentunya tidak murah, gurunya yang mengerti soft skill dan hard skill kurang, insentif guru soft skil dan hard skill harus lebih baik, industrinya juga belum terklasterkan dengan baik.
“Budget sekolah juga harus mendukung,” katanya.
“Ini kan tentu kerjasama dengan semua pihak, pemerintah, industri, sekolah dan PLUT (pusat layanan usaha terpadu),” terangnya.
BACA JUGA : Ingin Diangkat Jadi PPPK, Guru Honorer Unjuk Rasa di Gedung DPRD Jabar
“Jadi ini tentunya bukan hanya permasalahan Disdik, Diskaner tetapi juga Disindag,” bebernya.
Soal Diploma dan Sarjana nganggur, Hadi juga tidak menampil, katanya TPT mereka memang cukup tinggi mencapai 15 persen. Sebab mutu pendidikan mereka juga belum menghasilkan yang terbaik.
“Ada 15 persen di tingkat pendidikan diploma dan sarjana. SMK juga demikian ada 15 persen,” katanya.
“Ada 500 hingga 600 perguruan tinggi, yang bermutu mungkin hanya 10 persen. Atau tepatnya tidak lebih dari 7 hingga 10 persen saja,” katanya.
Semua itu tidak lain dikarenkan kurikulum mereka juga tertinggal dari kemajuan industri, soft skil hard skil, ketahanan bekerja kurang meliputi ketekunan kedisiplinan, tidak kreatif, kemampuan membaca teknis, dan menulis teknis rendah.
Selain itu, replay belum terlatih, kurikulum silabus di sekolah tinggi juga belum terupdate dengan baik, dosen juga tidak disiapkan dengan baik, lalu industri linkedln juga lemah.
BACA JUGA : Jabar Istimewa! Ormas BBC Ingatkan Dedi-Erwan Soal Pentingnya Kekompakan
“Untuk mengatasi semua itu, tentunya perlu campur tangan pemerintah pusat, daerah tingkat 1 dan 2,” katanya.
“Belum dibikin sentra industrinya,” tambahnya.
Selain itu, kata Hadi juga keinginan Dedi-Erwan untuk menggerakkan 70 persen budget Pemda untuk pabrik.
“Itu tentunya juga hal bagus. Karena industripun harus didorong begitu, CSR juga. Dengan cara itu, pendidikan kita baik, pelatihan kita sesuai. Industri juga harus membuka diri lapangan kerja yang ada apa, iklim investasinya apa, lapangan kerja yang dibutuhkannya apa, sehingga jelas bidang spesifik yang dibutuhkan. Sekarang ini kan investasi masuk kita nggak tahu,” katanya.
Jadi apakah hal ini juga berarti harus ada peraturan gubernurnya.
“Ya harus ada pergub soal vokasi, dan peningkatan kualitas SDM development, seperti industri harus mengutamakan pekerja jabar, industri menyumbang untuk pelatihan dan pendidikan di jabar, jadi pemerintah nanti memudahkan usaha perizinan, menjauhkan dari pemalakan” tutupnya.(ARIS)
